Menlu RI Suarakan Perlindungan Pekerja Migran dalam Pertemuan Sidang Majelis Umum PBB
"Perlindungan Pekerja Migran bukan hanya isu kemanusiaan tapi juga isu pembangunan," kata Retno dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/9/2018).
Penulis:
Rina Ayu Panca Rini
Editor:
Adi Suhendi
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyuarakan perlindungan pekerja migran dalam pertemuan High-Level Side Event Road to Marrakech pada rangkaian pertemuan Sidang Majelis Umum (SMU) ke-73 PBB di New York pada 26 September 2018 lalu.
"Perlindungan Pekerja Migran bukan hanya isu kemanusiaan tapi juga isu pembangunan," kata Retno dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/9/2018).
Baca: Bupati Karimun Disebut Beri Gratifikasi Rp 500 Juta untuk Jasa Pengurusan Dana Insentif Daerah
Menlu Retno menuturkan, isu migrasi merupakan satu isu yang menjadi perhatian dunia karena arus migrasi global yang memberikan tantangan baru bagi dunia internasional.
"Arus migrasi adalah fenomena yang tidak terhindarkan, tapi bagaimana negara-negara dapat bekerja sama agar hal ini dapat menjadi proses yang positif. Seperti para pekerja migran dapat menjadi salah satu medium untuk pemerataan kesejahteraaan," tutur Mantan Dubes RI untuk Belanda ini.
Baca: BMKG: Terjadi 22 Kali Gempa Susulan di Sulawesi Tengah, Terbesar 6,3 Skala Richter
Ia meyebut di tahun 2030 dengan Agenda for Sustainable Development, pengiriman remittances dari pekerja migran dunia dapat mencapai US$ 466 milyar per tahunnya.
Untuk itu, ada tiga hak yang harus dilakukan secara konkrit dan bersama-sama.
Pertama, membentuk sinergi dan trust antara negara asal, transit, dan tujuan migrasi.
Baca: Presiden Jokowi Siagakan Jajarannya untuk Penanganan Gempa di Sulawesi Tengah
Kedua, membentuk perjanjian bilateral antar negara yang terlibat untuk perlindungan dan kesejahteraan serta adaptasi budaya.
Ketiga, menguatkan mekanisme regional dan internasional melalui penguatan peningkatan kapasitas.
Pertemuan Road to Marrakesh menjadi bagian dari rangkaian proses negara-negara untuk negosiasi Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) yang direncanakan akan disahkan dalam pertemuan tingkat tinggi di Marrakesh, Maroko.
Baca: BMKG Minta Warga Sulawesi Tengah Tetap Tenang dan Tidak Panik
GCM akan menjadi pedoman untuk perlindungan dan pengembangan hak-hak migran, khususnya pekerja migran.
Selain Menlu RI, pertemuan High-Level Side Event Road to Marrakech tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh dunia lainnya seperti PM Maroko, Menteri Imigrasi Kanada, dan Menlu Brazil.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut juga dihadiri oleh Sekjen PBB dan Dirjen IOM.
