Breaking News:

Jokowi Bisa Buat Indonesia Swasembada Pangan

Ketika Indonesia menjadi negara pengimpor beras, jagung, gula bahkan garam, itu adalah ironi.

zoom-inlihat foto Jokowi Bisa Buat Indonesia Swasembada Pangan
Ist/Tribunnews.com
Dr Anwar Budiman dan DR Abraham C Hutapea.

Sehingga, dengan jumlah impor beras tersebut dan ditambah 500.000 ton pada 2018 ini, maka hingga saat ini Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 15,89 juta ton.

Ironisnya, kata Anwar, data perberasan nasional ternyata salah. Menurut BPS, proyeksi produksi beras hingga akhir tahun ini sebanyak 32,42 juta ton.

Angka ini jauh lebih rendah dibanding penghitungan Kementerian Pertanian, yakni 46,5 juta ton. BPS pun menghitung potensi produksi gabah kering giling (GKG) hingga Desember 2018 mencapai 56,54 juta ton, jauh di bawah proyeksi Kementan sebanyak 83 juta ton.

Data perhitungan BPS dan Kementan soal proyeksi konsumsi saat ini juga berbeda. BPS menghitung konsumsi beras langsung dan tidak langsung mencapai 111,58 kilogram (kg) per kapita per tahun atau sebanyak 29,57 juta ton secara keseluruhan, sementara data Kementan memproyeksi konsumsi sebanyak 33,89 juta ton dengan pertumbuhan penduduk 1,27%.

Tak cuma produksi beras, lanjut Anwar, data berbeda juga terjadi di luas lahan sawah baku.

Data citra satelit resolusi tinggi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) menunjukkan luas lahan sawah baku saat ini 7,1 juta hektare (ha), sementara data Kementan per September 2018 menunjukkan data luas lahan sawah 8,18 juta ha.

Jokowi, kata Anwar, juga mengakui data produksi beras sudah berantakan sejak 1997. Data tersebut, seperti laporan BPS, yang kemudian membuat pemerintah keliru dalam menentukan kebijakan, dan saat ini sedang dibenahi pemerintahan Jokowi.

Menurut Anwar, pemerintah kini mulai menerapkan data acuan tunggal untuk produksi beras.

Data tersebut diambil melalui metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang dikembangkan bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan pemindaian satelit dari LAPAN untuk kemudian diolah BIG. “Dengan data yang benar, kebijakan yang akan diputuskan pun akan benar pula,” cetus advokat kelahiran Jakarta 1970 ini.

Ketua LPPED DR Abraham Christian Hutapea menambahkan, pihaknya tak heran bila kemudian gara-gara data yang salah soal produksi beras itu, terjadi pertikaian antara Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Kepala Bulog terkait impor beras, seperti yang baru-baru ini terjadi antara Mendag Enggartiasto Lukita dan Kabulog Budi Waseso.

Halaman
123
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved