Sistem Pemerintahan Semakin Efekif dan Efisien dengan Hadirnya Mal Pelayanan Publik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang lebih progresif menyatukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu tempat.

"Hadirnya MPP menyatukan pelayanan publik lintas kewenangan yang tadinya sulit dilakukan, dengan mengakomodir kearifan lokal," ujar Menteri PANRB, Syafruddin saat meresmikan MPP Banyumas, Jumat (18/1/2019) di Purwokerto, Jawa Tengah.

Menurut dia, reformasi birokrasi yang sedang digagas Kementerian PANRB saat ini untuk mendorong perubahan tata kelola pemerintahan agar dapat menghadirkan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas yang baik.

Baca: Negosiasi Manajemen PSM Makassar dan Guy Junior Selesai, Akankah Resmi Hengkang?

Memposisikan pemerintah sebagai representasi publik dengan membangun institusi publik yang berintegritas, responsif, dan baik dalam pengelolaan kebijakan publik.

Kebijakan publik harus adaptif, fokus program pemerintah perlu berganti secara berkelanjutan sebab saat ini perubahan terjadi begitu dinamis.

Sesuai dengan perkembangan yang ada, pemerintahan saat ini telah menjalankan sistem pemerintahan terbuka, dimana keinginan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pemerintahan sangat besar.

Bahkan untuk terlibat langsung dalam perumusan kebijakan publik yang manfaatnya akan dirasakan langsung masyarakat.

Baca: Yusril: Jokowi Minta Segera Urus Pembebasan Abu Bakar Baasyir

"Inilah framework yang mendorong lahirnya generasi pelayanan publik terpadu di Indonesia," ucap Syafruddin dalam keterangan yang diterima.

Melalui kerangka kerja ini pemerintah membuat pelayanan terpadu satu atap (PTSA), kemudian disusul dengan pembuatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP), dan disempurnakan dengan lahirnya Mal Pelayanan Publik.

Negara menghadirkan MPP banyumas karena melihat potensi daerah dimana banyak warganya menjadi pekerja migran sebagai pahlawan devisa.

"MPP ini sebagai prototipe yang menyatukan layanan terpadu satu atap untuk pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran," ujar Menteri PANRB.

Baca: Resmi jadi Suami Venny Chandra, Edric Tjandra: Doa Akhirnya Jadi Kenyataan

Berdasarkan fakta yang ada, daerah yang telah memiliki MPP pertumbuhan ekonomi diharapkan akan berkembang secara pesat.

Sebab semua proses pelayanan perizinan dapat dilakukan secara efisien.

Karena itu Kementerian PANRB mendukung penuh upaya penyederhanaan perizinan melalui sistem online single submission yang juga sejalan dengan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik (E-Goverment).

"Saat berada di Korea, saya pelajari penerapan E-Goverment mengarahkan pengembangan pelayanan pemerintah secara maksimal dan tingkat kepuasan masyarakat mencapai puncak tertiggi," ungkap Syafruddin.

Baca: Negosiasi Manajemen PSM Makassar dan Guy Junior Selesai, Akankah Resmi Hengkang?

Dalam sambutannya, Syafruddin juga mengapresiasi pemerintah daerah yang saat ini berlomba untuk mendirikan MPP di daerahnya masing-masing.

Sebab pembentukan MPP bukan hal yang mudah, butuh komitmen yang kuat hingga lintas instansi agardapat mewujudkannya.

"Bayangkan jika 4.17 juta ASN Indonesia melayani dengan sepenuh hati, maka kita akan melihat pelayanan publik yang luar biasa di Indonesia," tegas Syafruddin.

 Syafruddin berharap pembentukan MPP adalah jawaban bagi harapan publik tentang kemudahan perizinan dan kecepatan pelayanan.

"Melalui MPP, pola pikir yang ego sektoral antar instansi diubah menjadi kerjasama yang fokus pada komitmen melayani masyarakat," ujarnya.

Peresmian MPP Banyumas dihadiri Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Bupati Banyumas Achmad Husein, Kapolda Jawa Tengah Irjend. Pol Condro Kirono dan juga Pangdam IV Diponegoro, Mayjend TNI M. Effendi.

Usai meresmikan MPP Banyumas, Menteri PANRB Syafruddin melakukan peninjauan unit-unit pelayanan yang ada.

 MPP ini menjadi tempat pelayanan terpadu dengan berbagai jenis layanan.

Terdapat 7 instansi vertikal, Gerai Jateng dan 10 OPD Kabupaten yang memberi pelayanan antara lain Polres Banyumas, Kantor Imigrasi, BP3TKI Jateng, PBJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pelayanan Pajak dan Bank Jateng.