Pemilu 2019

Dirjen Dukcapil: Pembedaan Warna KTP-el antara WNI dan WNA Bisa Dipertimbangkan

“Andaikata dengan warna yang sama bisa menimbulkan problem, pembedaan warna antara WNA dan WNI bisa dipertimbangkan," katanya

Dirjen Dukcapil: Pembedaan Warna KTP-el antara WNI dan WNA Bisa Dipertimbangkan
Tribunnews.com/Rizal Bomantama
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pembedaan warna KTP-el antara WNI (Warga Negara Indonesia) dan WNA (Warga Negara Asing) bisa dipertimbangkan.

Hal itu disampaikannya menanggapi polemik adanya WNA yang memiliki KTP-el di Cianjur, Jawa Barat yang tengah menjadi perdebatan di masyarakat.

Baca: Soal KTP-el Tiongkok, Sandiaga Uno Minta KPU Pastikan Pemilu Hanya Diikuti WNI

Arif menegaskan, WNA yang memiliki izin tinggal tetap, berusia di atas 17 tahun, dan pernah atau sudah menikah diwajibkan memiliki KTP sesuai Pasal 63 UU Administrasi Kependudukan.

“Andaikata dengan warna yang sama bisa menimbulkan problem, pembedaan warna antara WNA dan WNI bisa dipertimbangkan, masalahnya saya selama empat tahun menjadi dirjen baru kali ini hal tersebut diributkan, mungkin karena menjelang Pemilu,” ujarnya ditemui di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Arif menegaskan, ketentuan WNA dengan beberapa persyaratan harus memiliki KTP sudah diberlakukan sejak tahun 2013.

Ia pun mengatakan pihaknya sebenarnya sudah memberikan tiga tanda yang membedakan antara KTP milik WNI dan WNA.

“Yaitu ada keterangan kewarganegaraan, kemudian KTP milik WNA ada masa berlakunya sesuai izin tinggal tetap, berbeda dengan KTP milik WNI yang seumur hidup, lalu kolom agama, status perkawinan, dan pekerjaan diisi dengan Bahasa Inggris,” ungkapnya.

Baca: Menkumham Sarankan Warna KTP-el untuk WNA Dibedakan

Sehingga potensi KTP milik WNA bisa disalahgunakan untuk mencoblos di Pemilu 2019 seperti yang dikhawatirkan masyarakat tak akan terjadi.

“Petugas tempat pemungutan suara kan bisa mengecek terutama pada kolom kewarganegaraan, karena yang bisa mencoblos hanya WNI,” pungkasnya.

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved