Pemilu 2019

Gelagat Koalisi Adil Makmur Pecah Kongsi, Demokrat Bantah Tinggalkan Prabowo

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyangkal adanya tudingan akan lepas dari Koalisi Adil Makmur.

Gelagat Koalisi Adil Makmur Pecah Kongsi, Demokrat Bantah Tinggalkan Prabowo
Tribunnews/JEPRIMA
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto didampingi Amien Rais menyampaikan pidato politiknya di hadapan para pendukungnya dalam acara Syukuran Kemenangan Indonesia di Kartanegara, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2019). Pada pidatonya Prabowo meminta kepada para pendukungnya untuk ikut menjaga formulir C1 di setiap kecamatan. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pecah kongsi mulai tampak di kubu capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pasca sejumlah lembaga suvei menempatkan capres-cawapres petahana Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.

Indikasinya setelah Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan pengurus parpolnya meninggalkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, PKS juga tidak menghadiri acara syukuran kemenangan Prabowo-Sandiaga versi internal yang dihelat di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta.

Terlebih, PKS sempat menyatakan mereka mempercayai hasil hitung cepat lembaga survei.

Hal itu dijelaskan oleh Pengamat Poltik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, dalam wawancara dengan Tribun di Jakarta, Jumat (19/4/2019).

Adi Prayitno mengatakan, sudah tidak ada lagi gunanya bagi Demokrat, terutama untuk terus bersama dengan Koalisi Adil Makmur.

"Saya melihat Demokrat ini kan menjunjung tinggi politik santun ya. Dengan adanya surat dari Pak SBY itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa mereka sudah tidak sepakat," ujar Adi Prayitno.

Menurutnya, Demokrat sedari awal tidak total alias setengah hati dalam memberikan dukungan kepada pasangan capres-cawapres bernomor urut 02 tersebut.

Sehingga, sangat memungkinkan bagi mereka, berposisi sebagai partai netral seperti pada 2014 lalu.

Baca: Jokowi-Maruf Tetap Unggul di Real Count KPU, Berikut Data Sebaran Per Provinsi dari 3,7 Persen TPS

"Kemarin itu, kalau tidak terganjal aturan, Demokrat pasti akan netral. Tapi undang-undang mengharuskan untuk mengusung dan mendukung pasangan capres dan cawapres," tuturnya.

Bukan hanya itu, lanjut Adi Prayitno, saat ini Pemilu sudah selesai.

Semua partai politik saat ini sibuk mengamankan suara agar calon legislatif bisa masuk ke parlemen.

Halaman
123
Penulis: Amriyono Prakoso
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved