Bowo Sidik Akui Terima Rp 2 Miliar dari Menteri Enggar, Ini Kata Pimpinan KPK

Tersangka suap Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso mengaku dapat uang berjumlah Rp 2 miliar dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Bowo Sidik Akui Terima Rp 2 Miliar dari Menteri Enggar, Ini Kata Pimpinan KPK
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tersangka suap Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso mengaku dapat uang berjumlah Rp 2 miliar dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Uang Rp 2 miliar dalam bentuk pecahan Dolar Singapura itu diungkapkan Bowo saat dirinya diperiksa penyidik KPK pada Selasa (9/4) lalu.

Menanggapi hal tersebut, Pimpinan KPK Saut Situmorang menyatakan, seperti yang terjadi dibanyak kasus penanganan KPK, jika ada nama-nama disebut, maka tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan.

"Biasanya kalau disebutin, pasti kan ditanya juga (oleh penyidik), kemudian seperti apa penyidik bisa mengembangkan," kata Saut ketika dikonfirmasi, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Baca: Ikut Komentari Soal Mundurnya Bupati Mandailing Natal, Refly Harun: Bukan Alasan Justified

Baca: Promo Liburan Sebelum Gajian Pegipegi, Nikmati Potongan hingga Rp 1 Juta Pemesanan Hotel Domestik

"Karena gini, kalau kita bicara penyidikan, kan nanti di situ akan dilihat peran orang per orang sebagai apa," imbuhnya.

Dalam pemeriksaan tersebut Bowo menceritakan bahwa uang itu kemudian menjadi bagian dari uang Rp 8 miliar yang dimasukkannya ke dalam 400 ribu amplop untuk serangan fajar.

Pemeriksaan 9 April itu merupakan kali pertama Bowo diperiksa sebagai tersangka kasus suap kerja sama pengangkutan pupuk antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

Kepada penyidik saat diperiksa, Bowo uang Rp 2 miliar itu diterima dari Enggartiasto agar dia mengamankan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas yang akan berlaku akhir Juni 2017.

Saat itu Bowo merupakan pimpinan Komisi VI DPR yang salah satunya bermitra dengan Kementerian Perdagangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved