Skema Kerja Sama B to B dalam Proyek Belt and Road Initiative dengan Cina Problematik
Menurutnya, itu karena selama ini proyek-proyek kerja sama investasi yang melibatkan utang luar negeri di sektor bisnis selalu dijamin pemerintah.
lihat foto
"Sejauh mana masyarakat dimintai persetujuannya terkait proyek itu. Apakah sudah dilakukan itu, ketika kita menawarkan ke Cina. Apakah pemerintah daerah dari semua level di bawah dan semua masyarakat sudah dikonsultasikan sebelum proyek ini ditawarkan," kata Yuyun.
Yuyun juga meminta pemerintah memberikan gambaran keberhasilan negara lain yang tidak terjerat utang dalam skema tersebut khususnya negara yang menggunakan skema B to B dalam proyek BRI tersebut.
"Pemerintah juga harus membuka contoh negara yang menggunakan skema B to B, kalau mereka bilang B to B itu adalah konsep yang paling bagus, kira-kira bagusnya di mana, dan seperti apa," kata Yuyun.
Diberitakan sebelumnya sejumlah kalangan memperingatkan agar Indonesia berhati-hat menyikapi berbagai tawaran kerjasama dengan China, termasuk utang untuk proyek infrastruktur agar tidak terjebak dalam kubangan utang seperti yang saat ini menimpa Malaysia dan sejumlah negara lain di Afrika karena ambisi One Belt One Road yang diinisiasi China.
Namun, Maritim Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan mengatakan Indonesia bisa terhindar dari jebakan utang tersebut lantaran kerjasama Indonesia dan China menggunakan skema business to business (B to B), bukan perjanjian antar pemerintah Indonesia dan China atau G to G.
“Ada yang memperingati debt trap, itu untuk yang skemanya tidak seperti kita. Kita tidak melakukan perjanjian G to G atau antar pemerintah. Skema B to B atau antar badan usaha itu sangat baik untuk mengurangi resiko jebakan ini,” kata Luhut pada Jumat (26/4/2019).
