Hidayat Nur Wahid Setuju Proposal Donald Trump: Hentikan Perang dan Hadirkan Perdamaian di Palestina

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mengapresiasi sikap Menteri Luar Negeri Sugiono yang telah mengeluarkan pernyataan bersama dengan Menlu dari Negara Arab-Islam.

Dimana, isinya mengapresiasi dan mendukung sikap Hamas yang demi menghentikan genosida dan menyelamatkan warga Gaza, Haham telah bermusyawarah dengan kelompok-kelompok perlawanan Palestina dan negara-negara mediator.

Diantaranya, Mesir, Turki dan Qatar, hingga HAMAS telah menyatakan bisa menerima proposal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, untuk hadirkan perdamaian, hentikan perang, bebaskan para sandera dan selamatkan warga Gaza dari genosida.

Termasuk, terealisasinya Negara Palestina merdeka yang telah diakui oleh lebih dari 156 negara anggota PBB, yang nantinya akan dipimpin oleh teknokrat independen yang berasal dari Palestina, bukan dari luar Palestina. 

Adapun pernyataan sikap para Menlu itu disampaikan bersama dengan Menlu dari Qatar, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Pakistan, Turki, Arab Saudi dan Mesir di Doha, Qatar, pada Minggu (5/10/2025).

Beberapa poin yang di-highlight dalam pernyataan sikap tersebut, di antaranya, adalah apresiasi mereka terhadap Hamas, yang sekalipun menyampaikan sikap tetap konsisten bela eksistensi warga Gaza dan negara Palestina merdeka, tapi tetap terbuka menerima dan siap mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan proposal penghentian perang hadirkan perdamaian yang diinisiasi Presiden Trump tersebut. 

Para Menlu itu juga menyambut baik seruan Presiden Trump agar Israel segera menghentikan serangannya ke Gaza, Palestina.  

“Sikap Menlu Sugiono dari Indonesia ini konsisten dengan apa yang sebelumnya telah disampaikan di New York setelah mengikuti KTT dan SU PBB 23 September 2025 yang lalu. Di mana beliau menegaskan sikap Indonesia bahwa Gaza adalah milik bangsa Palestina, dan masa depan Gaza/Palestina ditentukan oleh warga Palestina sendiri, bukan oleh orang lain,” kata HNW kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).

“Ini sejalan dengan amanat UUD NRI 1945, bahwa segala bentuk penjajahan harus dihapuskan, termasuk penjajahan melalui pemerintahan  transisi di Palestina melalui orang asing seperti Tony Blair yang didapuk oleh Trump untuk menjadi salah satu pimpinan teknokrat independen mengelola Gaza pasca gencatan senjata,” sambung dia.

HNW menyatakan bahwa pernyataan sikap bersama itu juga menunjukkan komitmen negara Arab-Islam, termasuk Indonesia yang mendukung segala bentuk upaya penghentian penyerangan dan genosida di Gaza, Palestina. 

“Itu juga sejalan dengan dukungan Sekjen PBB dan beberapa negara Eropa seperti Perancis, Italia dll, yang menyambut baik proposal Trump yang kini hadirkan sikap positif HAMAS yang sekalipun konsistensi dengan prinsip perlawanan untuk kemerdekaan Palestina dan keselamatan warga Gaza, kini siap menerima dan siap mendiskusikan detail proposal penghentian perang dan hadirkan perdamaian itu,” tuturnya. 

Namun, sayangnya, lanjut HNW, sikap Israel kembali menunjukkan yang berlawanan kepada keinginan negara-negara dan warga dunia yang menghendaki diakhirinya serangan terhadap Gaza dengan adanya perdamaian di sana. 

Salah satunya ketika Israel secara terbuka tidak melaksanakan seruan dari sekutu terdekatnya, Presiden AS Trump, agar Israel segera menghentikan serangan ke Gaza, dan mendiskusikan pelaksanaan proposal tersebut.

“Sekalipun Trump menyatakan bahwa serangan Israel berhenti, tapi faktanya serangan Israel tidak berhenti ke Gaza, dan korban-korban warga sipil di Gaza masih terus berjatuhan. Dilaporkan oleh TV Al Jazirah bahwa tidak kurang dari 77 warga sipil Gaza, tewas akibat serangan militer Israel pasca larangan Trump itu,” ujarnya. 

HNW menuturkan tindakan Israel tersebut seharusnya bisa semakin membuka mata masyarakat dunia bahwa Israel melalui Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang terus meneror warga Gaza dan tidak menghendaki penghentian perang, pembebasan sandera apalagi perdamaian dengan format ‘two state solution’ dengan hadirnya negara Palestina merdeka yang sudah diakui oleh mayoritas negara-negara anggota PBB.