Tempuh Jalur Konstitusi Jika Kecewa Hasil Pemilu

sikap tegas dan transparan para penyelenggara pemilu penting dilakukan untuk menghindari prasangka negatif adanya kecurangan dalam proses pemilu

Tempuh Jalur Konstitusi Jika Kecewa Hasil Pemilu
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menjadi nara sumber pada diskusi terkait Ketua DPR RI Setya Novanto, di Jakarta, Sabtu (18/11/2017). Diskusi tersebut membahas keabsahan status tahanan Setya Novanto yang ditetapkan KPK pada kasus korupsi KTP elektronik. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Alumni Lembaga Bantuan Hukum (LBH)–YLBHI meminta semua pihak menempuh jalur sesuai koridor hukum menyikapi hasil pemilihan umum (pemilu) 2019.

Abdul Fickar Hadjar, salah satu alumni LBH-YLBHI mengatakan tindakan penyelesaian di luar sistem pemilu hanya akan mencederai tatanan demokrasi yang sedang dibangun untuk lebih maju ke depan, lebih baik dan lebih bermartabat.

"Kami berharap kepada pihak kecewa terhadap pemilu agar menempuh langkah-langkah konstitusional, langkah-langkah hukum yang telah disepakati dalam penyelesaian setiap pelanggaran, dan sengketa dalam semua tahapan pemilu," katanya, Selasa (14/5/2019).

Dikatakannya, demokrasi adalah pilihan politik sebagai bangsa dan Pemilu secara langsung adalah pilihan untuk menegaskan kedaulatan ada di tangan rakyat.

Sehingga, kata dia, pemerintahan yang terbentuk adalah pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat dari rakyat.

Baca: Yunarto Wijaya: Masyarakat Indonesia Terjebak Demokrasi Kultus

"Ini sejalan dengan Konstitusi UUD 1945 sebagai aturan hukum tertinggi bangsa," katanya.

Atas dasar itu, dia meminta, setiap kontestan pemilu sebaiknya siap untuk menerima kekalahan dan bersikap legowo, dan tidak menunjukkan luapan kegembiraan yang berlebihan bagi yang menang.

"Dan akan lebih baik lagi jika bagi pemenang kontestasi pemilu akan lebih menyiapkan diri untuk menerima amanat kedaulatan rakyat dan memastikan tidak korupsi," ujarnya.

Kepada penyelenggara pemilu, yaitu  KPU, Bawaslu, dan DKPP), dia meminta, untuk memastikan bertindak adil, dan tegas serta transparan terhadap semua jenis pelanggaran pemilu dan memastikan suara rakyat sebagai representasi kedaulatan rakyat terlindungi.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved