Breaking News:

Pilpres 2019

Dalang Kerusuhan 22 Mei Mulai Terungkap, IPW Sebut 6 Orang, Siapa Saja?

Untuk itu IPW mendukung dan mendesak Polri bertindak cepat untuk menangkap dan menahan dalang kerusuhan itu.

Penulis: Sugiyarto
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Massa perusuh melakukan pembakaran saat bentrokan dengan polisi di sekitar Jalan MH Thamrin Jakarta, Rabu (22/5/2019). Aksi massa yang menuntut pengungkapan dugaan kecurangan Pilpres 2019 berujung bentrok saat massa mulai menyerang polisi. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) ungkap ada 6 dalang kerusuhan dalam aksi 21 - 22 mei lalu. Dari 6 dalam kerusuhan tersebut, 2 diantaranya adalah purnawiran perwira tinggi.

Untuk itu IPW mendukung dan mendesak Polri bertindak cepat untuk menangkap dan menahan dalang kerusuhan itu.

Menko Polhukam Wiranto sebelumnya juga telah mengatakan, dalang kerusuhan 22 Mei di Jakarta sudah diketahui.

"Berkaitan dengan itu, IPW mendesak Polri segera menangkap dalang kerusuhan itu, sebelum mereka melarikan diri atau membuat kerusuhan baru," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane kepada Tribunnews.com, Jumat (24/5/2019).

Seorang anggota aparat keamanan berjaga tidak jauh dari karangan bunga yang terpasang di dekat Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Karangan bunga tersebut berisi ucapan terima kasih kepada TNI dan Polri atas kerja kerasnya menjaga keamanan pasca-pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2019 oleh KPU. Warta Kota/Feri Setiawan
Seorang anggota aparat keamanan berjaga tidak jauh dari karangan bunga yang terpasang di dekat Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Karangan bunga tersebut berisi ucapan terima kasih kepada TNI dan Polri atas kerja kerasnya menjaga keamanan pasca-pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2019 oleh KPU. Warta Kota/Feri Setiawan (Warta Kota/Feri Setiawan)

Bahkan IPW meminta dalang kerusuhan tersebut diproses secara hukum hingga ke pengadilan.

"Jajaran kepolisian tak perlu takut untuk mengungkap keenam nama dalang kerusuhan tersebut. Sebab rakyat akan mendukung penuh kinerja jajaran kepolisian untuk mengungkap kasus kerusuhan 22 Mei ini," tegas Neta.

Untuk itu Polri perlu bekerja cepat untuk menciduk mereka agar tidak melarikan diri atau berulah kembali membuat kerusuhan baru.

Selain itu Polri perlu mendata ratusan korban kerusuhan 22 Mei, yang terdiri dari masyarakat, pedagang kecil, pemilik toko dan pihak lain yang dirugikan akibat kerusuhan selama dua hari itu.

Untuk kemudian semua kerugian masyarakat di sekitar lokasi kerusuhan dibebankan kepada para pelaku maupun kepada keenam dalang kerusuhan dan penyandang dana kerusuhan, dalam bentuk akumulasi hukuman melalui pasal pasal berlapis yang memberatkan.

"Bagaimana pun Polri perlu melindungi warga sekitar TKP yang nyata nyata menjadi korban akibat ulah demonstran pendukung capres 02 yang membuat kerusuhan tsb."

"Selain tempat usahanya dirusak, selama beberapa hari mereka tidak bisa melakukan aktivitas usaha dan mereka dilanda trauma," ucapnya.

Elit-elit politik juga menurut dia, hendaknya tidak hanya fokus memperhatikan demonstran yang luka, tapi mereka juga harus peduli dengan masyarakat sekitar yang menjadi korban ulah para demonstran yang anarkis.

Terutama terhadap para pedagang kecil yang tempat usahanya rusak dan dijarah massa hingga mereka kehilangan mata pencaharian.

Dari informasi yang diperoleh IPW, ada enam orang dalang kerusuhan 22 Mei itu, yakni terdiri dari dua purnawirawan perwira tinggi, dua purnawirawan perwira menengah, satu tokoh preman, dan satu anak kiyai ternama.

Kata Neta, untuk melancarkan aksinya keenam dalang ini menggunakan salah satu ormas kepemudaan, para preman Tanah Abang, santri muda, dan anak anak muda lainnya.

Mereka inilah yang memprovokasi massa demonstran pendukung capres 02 dari daerah hingga terlibat dalam kerusuhan dan bersikap anarkis terhadap aparat keamanan.

300 Perusuh Ditangkap

Kerusuhan terjadi di daerah Sarinah, Slipi, Petamburan, dan Tanah Abang, Jakarta, pada 21-22 Mei 2019.

Aksi massa yang memprotes hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 berbuntut kerusuhan.

Dalam penegakan hukum, Kepolisian menangkap ratusan orang yang diduga provokator.

Menurut keterangan polisi, para provokator merupakan massa bayaran. Dugaan itu diperkuat dengan temuan sejumlah uang dari mereka. Polisi menyimpulkan bahwa kerusuhan yang terjadi telah direncanakan.

Sebanyak 300 perusuh ditangkap Jumlah tersangka yang diduga provokator dalam kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta sekitar 300 orang per Kamis (23/5/2019) pagi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo menuturkan, para tersangka ditahan di Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polres Metro Jakarta Barat.

"Saat ini untuk Polda Metro masih melakukan pemeriksaan secara intens terhadap 300 lebih untuk pelaku kerusuhan yang sudah diamankan oleh Polda Metro Jaya," kata Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (23/5/2019).

Polisi sedang mendalami peran dari masing-masing tersangka, siapa yang menjadi pelaku di lapangan, koordinator, hingga auktor intelektualis.

Kemudian, kepolisian juga mendalami barang bukti yang ditemukan, seperti uang, bom molotov, senjata tajam, kendaraan, dan petasan dalam berbagai ukuran.

Data Kepolisian, para terduga provokator menerima uang masing-masing Rp 300.000.

"Amplopnya sudah ada tulisan masing-masing Rp 300.000 per hari. Sekali datang dikasih duit," kata Dedi.

Bahkan ada dua tersangka terafiliasi ISIS Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal menyatakan, polisi menangkap dua tersangka yang hendak ikut dalam aksi massa.

Menurut Iqbal, keduanya merupakan anggota Kelompok Gerakan Reformis Islam (Garis) yang terafiliasi dengan ISIS.

"Dari keterangan dua tersangka tersebut, mereka memang berniat untuk berjihad pada aksi unjuk rasa tanggal 21-22 (Mei). Kami menemukan bukti yang sangat kuat," ujar Iqbal.

Ganjar sebut sengkuni

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendukung penuh langkah aparat keamanan menangkap para perusuh dalam aksi 22 Mei di Jakarta.

Pihak-pihak yang membuat kerusuhan di sejumlah tempat di Ibukota adalah kelompok liar yang ingin menceraiberaikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ganjar mengatakan, dirinya menyebut pihak yang membuat huru hara di Jakarta sebagai kelompok liar.

Hal itu karena ia berpegang pada penuturan Prabowo Subianto pada konferensi pers di kediamannya di Kertanegara pada Selasa 21 Mei lalu.

Saat itu Prabowo menyatakan bahwa dirinya akan melakukan upaya hukum sesuai konstitusi dengan menggugat hasil Pemilihan Presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Prabowo juga menyeru kepada seluruh pendukungnya untuk tetap tertib.

Ia mengarahkan relawan dan simpatisan mencari keadilan sesuai konstitusi, tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum serta selalu menjaga agar aksi-aksi menyampaikan pendapat di depan umum selalu dilaksanakan dengan damai berakhlak dan konstitusional.

“Kalau Pak Prabowo sudah bilang akan ke MK dan menyerukan pendukungnya tertib, berarti kalau masih ada yang rusuh kan massa liar. Saya mendukung kepolisian yang di-back up penuh TNI untuk menangkap para perusuh itu,” tegas Ganjar di rumah dinas gubernur Puri Gedeh Semarang, Kamis (23/5).

Politikus PDIP itu menduga para perusuh dikendalikan oleh sengkuni.

Sengkuni ini adalah orang yang memprovokasi massa dengan narasi tertentu sehingga membuat mereka menjadi tidak percaya dengan pemerintah dan aparat keamanan.

Selain itu, adanya pengerahan massa tak dikenal dari luar Jakarta dan ditemukannya amplop berisi uang, batu-batu di sebuah mobil, dan senjata api membuktikan para perusuh ini dikendalikan oleh pihak tertentu yang memiliki niat tidak baik terhadap NKRI.

“Ada sengkuni yang memprovokasi, mereka ingin sesama anak bangsa berselisih, ada setingan tertentu yang sengaja membuat rusuh republik ini. Saya mengutuk keras pola-pola semacam ini. Polri dibantu TNI harus mengusut siapa yang mengotaki perusuh ini,” tegas Ganjar.

Ganjar menerangkan, sejak awal mendorong masyarakat untuk menerima apapun hasil pemilu dengan lapang dada, sportif dan kesatria.

Apabila ada yang tidak puas, konstitusi telah menyediakan jalur yakni menggugat ke MK.

"Kalau mengikuti mekanisme, rakyat akan tenang. Sayangnya ada yang memprovokasi dengan istilah people power-nya itu, massa kalau sudah di jalan kan mudah digosok, jadilah bentrok seperti ini,” katanya.

Melihat kondisi yang seperti itu, Ganjar mengajak seluruh elite politik untuk segera mengambil sikap.

Para tokoh politik, tokoh agama, tokoh masyarakat harus bertindak cepat untuk mengademkan suasana.

"Sekarang semua membutuhkan ketenangan batin, ketenangan hati. Maka saya saya minta para tokoh ayo segera mengademkan situasi dengan menunjukkan kedamaian. Kami rindu dan sangat berharap pak Jokowi dan pak Prabowo bisa bersalaman, berfoto bersama dan saling berangkulan untuk mendinginkan situasi ini," harapnya.

Baca: Setelah MK, Tim Prabowo-Sandi Berencana Bawa Kasus Pilpres ke Mahkamah Internasional

Baca: Tim Hukum Prabowo-Sandi Keluhkan Pengeras Suara di Gedung MK, Bunyinya Kresek-kresek

Baca: AJI Desak Polri Usut Tuntas Kekerasan dan Intimidasi Terhadap 20 Jurnalis Saat Aksi 22 Mei

Baca: Sopir Ambulans Gerindra yang Angkut Batu untuk Aksi 22 Mei Sebut Nama Orang yang Menyuruhnya

Baca: Sopir Ambulans Gerindra yang Angkut Batu untuk Aksi 22 Mei Sebut Nama Orang yang Menyuruhnya

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved