Sabtu, 23 Agustus 2025

OTT KPK di Kementerian Tenaga Kerja

Kata PDIP usai Kursi Wamenaker Kosong Buntut Noel Tersangka: Partai Besar masa Level Wakil Menteri

Ferdinand menilai PDIP tidak pantas hanya memperoleh level kursi wamen berkaca kosongnya jabatan Wamenaker usai Noel jadi tersangka.

kompas.com
KURSI WAMENAKER KOSONG - Politikus PDIP, Ferdinand Hutahean menganggap pihaknya tidak pantas hanya mendapat jabatan selevel wakil menteri karena partai berlambang banteng itu merupakan partai besar di Indonesia. Pernyataan ini menjawab kekosongan jabatan Wamenaker setelah Immanuel Ebenezer atau Noel ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

TRIBUNNEWS.COM - Politikus PDIP, Ferdinand Hutahean buka suara terkait peluang kader dari partainya menggantikan Immanuel Ebenezer atau Noel sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).

Noel baru saja ditetapkan menjadi tersangka bersama 10 orang lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Alhasil, jabatan Noel pun berujung kosong. Terkait hal ini, Ferdinand menyebut PDIP tidak berharap memperoleh kursi Wamenaker.

Menurutnya, PDIP tidak pantas hanya memperoleh jabatan selevel wakil menteri di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ferdinand beralasan, partai berlambang banteng tersebut bisa memperoleh jabatan selevel menteri karena berpredikat sebagai partai besar di Indonesia.

"Jadi untuk kasus Wamenaker ini, kami PDI Perjuangan tidak berharap sama sekali untuk diminta, atau dibuat, atau diutus, untuk menggantikan Saudara Noel sebagai wakil menteri."

"Karena PDI Perjuangan juga kan adalah partai besar, masa levelnya hanya wakil menteri. Kan tidak lucu lah," katanya dikutip dari program Kompas Petang di YouTube Kompas TV, Jumat (22/8/2025).

Baca juga: Peran Wamenaker Noel di Kasus Pemerasan Sertifikasi K3: Mengetahui, Membiarkan, Bahkan Meminta Hasil

Di sisi lain, Ferdinand juga menegaskan bahwa PDIP tidak mungkin bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran sesuai dengan instruksi ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri.

Ia mengungkapkan partainya akan tetap berada di luar pemerintahan dalam rangka mengawasi segala kebijakan yang dibuat oleh Prabowo.

"Tapi yang pasti sampai hari ini, keputusan PDI Perjuangan belum pernah menyatakan dan tidak untuk bergabung (ke pemerintah) untuk sampai saat ini.

"PDI Perjuangan sesuai instruksi Bu Megawati kepada kami masih jelas untuk mengawal program Pak Prabowo yang pro rakyat tapi mengkritisi proses pelaksanaannya biar tak salah dan mengkritisi kebijakannya yang memang tidak pro rakyat," jelas Ferdinand.

Dia pun berharap agar Prabowo dapat memilih sosok berintegritas untuk menggantikan Noel sebagai Wamenaker.

Pasalnya, menurut Ferdinand, ada sosok lain selain Noel yang tidak pantas berada di Kabinet Merah Putih.

Dia pun lantas mencontohkan Budi Arie Setiadi yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi (Menkop).

Ferdinand menganggap Ketua Umum relawan Joko Widodo (Jokowi), Pro Jokowi (Projo) itu tidak pantas karena sempat terseret kasus bekingan situs judi online (judol).

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan