Mudik Lebaran 2019

Respons KPK Sikapi Pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat Soal Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan soal pelarangan penggunaan mobil dinas oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mudik.

Respons KPK Sikapi Pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat Soal Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik
Ilham Rian Pratama
Juru Bicara KPK Febri Diansyah 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan soal pelarangan penggunaan mobil dinas oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mudik.

"Ada satu prinsip dasar kenapa KPK mengimbau agar mobil dinas itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, prinsip dasarnya adalah kita harus memisahkan mana fasilitas atau sarana yang diadakan untuk pelaksanaan tugas dan mana yang untuk kepentingan pribadi," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (31/5/2019).

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan ia tidak setuju soal larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan kendaraan dinas untuk mudik.

Baca: Polisi Tangkap 4 Orang Terduga Pelaku Perusakan Mobil Brimob Ketika Aksi 22 Mei

Menurutnya seharusnya pegawai boleh menggunakan kendaraan dinas selama dipergunakan secara bertanggung jawab dan tidak menggunakan bahan bakar minyak yang dibiayai kantor.

Menurut Uu, menjalin silaturahmi saat mudik sangat penting untuk meningkatkan performa pegawai dan menurutnya tidak semua pegawai memiliki mobil.

Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih Uu Ruzhanul Ulum menjalani pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018). Presiden Joko Widodo melantik sembilan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam pilkada serentak diantaranya Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Bali, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Gubernur Papua, dan Gubernur Sulawesi Tenggara. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih Uu Ruzhanul Ulum menjalani pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018). Presiden Joko Widodo melantik sembilan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam pilkada serentak diantaranya Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Bali, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Gubernur Papua, dan Gubernur Sulawesi Tenggara. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Menyikapi hal tersebut, Febri mengatakan pegawai negeri sudah mendapatkan haknya dalam bentuk THR dan gaji ke 13, sehingga tidak elok bila masih menggunakan fasilitas negara.

Baca: Wiranto: Banyak Masukan yang Disampaikan Purnawirawan TNI kepada Presiden

"Anda para pejabat dan juga para pegawai negeri sudah mendapatkan THR atau gaji ke-13 atau gaji ke-14 apapun terminologinya, tapi anda sudah mendapatkannya semestinya itu yang dimanfaatkan dan tidak lagi menggunakan fasilitas-fasilitas negara atau daerah untuk kepentingan pribadi meskipun misalnya bensinnya digunakan menggunakan uang sendiri," ungkap Febri.

Menurut Febri, penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi adalah penyimpangan.

"Karena seharusnya prinsip dasarnya sarana yang diadakan untuk pelaksanaan tugas jangan digunakan untuk kepentingan pribadi ini pemisahan yang harusnya secara tegas dilakukan dan tidak boleh ada kompromi," kata Febri.

Baca: Sofyan Basir Dikabarkan Cabut Gugatan Praperadilan, Begini Respons KPK

KPK, menurut Febri juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Mendagri juga sudah memperkuat imbauan tersebut.

"Saya kira sudah saatnya tidak banyak alasan bagi kepala daerah terutama tinggal meneruskan imbauan ini dan bertindak secara tegas di lingkungan masing-masing," tegas Febri.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved