Kasus Makar

Muncul Usulan Pembentukan TGPF Kerusuhan 22 Mei, Menkumham: Untuk Apa?

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai bahwa pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) kerusuhan 22 Mei, tidak diperlukan.

Muncul Usulan Pembentukan TGPF Kerusuhan 22 Mei, Menkumham: Untuk Apa?
WARTA KOTA/Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Kericuhan peserta aksi unjuk rasa terus terjadi di Jalan KH Wahid Hasyim arah perempatan jalan Sabang, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019) malam. Hingga Kamis dini hari, sebagian peserta aksi sudah digiring aparat kemanan untuk membubarkan diri. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai bahwa pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) kerusuhan 22 Mei, tidak diperlukan.

Sebelumnya usulan pembentukan TGPF dilontarkan Wakil Ketua DPR yang juga politikus Gerindra, Fadli Zon karena adanya korban jiwa dalam kerusuhan di sekitar kantor Bawaslu tersebut.

"Engga perlulah TGPF itu untuk apa? Itu menurut saya pribadi," kata Yassona di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (13/6/2019).

Menurut Politikus PDIP itu, kepolisian sudah menjelaskan mengenai kerusuhan tersebut.

Baca: Orangtua Pemuda Tewas Dibakar Hidup-hidup di Bekasi Geram, Ingin Lihat Langsung Para Pelaku

Baca: Penjahit Asal Tasikmalaya Ditemukan Meninggal Dalam Kontrakan di Manado

Baca: Bukan Disiram Bahan Bakar, Luka Khoirul Muhaimin Diduga Berasal dari Insiden Mercon Bumbung

Bila kemudian kinerja kepolisian dinilai tidak baik dalam menangani kerusuhan, bisa ditanyakan kepada Kapolri melalui Komisi III DPR.

"Serahkan saja ke polisi, polisi kan sudah menjelaskan secara terang benderang melalui konpers tentang peristiwa itu, bukti-buktinya semua dijelaskan. Kalau polisi tidak benar, ini ada komisi 3 sebagai mitra kerja untuk awasi jelaskan yang wakili Parpol untuk menanyakan kepada Kapolri," katanya.

Begitu juga bila masyarakat masih kekurangan informasi mengenai persitiwa kerusuhan tersebut, bisa menyampaikan aspirasinya melalui Komisi III DPR.

Sehingga kemudian, menurut Yassona, Komisi III yang membidangi masalah hukum dan keamanan dapat menayakan kepada Kapolri.

"Komisi III kan berasal dari berbagai Parpol. Kalau ada yang merasa kurang apa masyarakat itu datang ke komisi tiga dengar pendapat sampaikan keluhannya nanti komisi tiga undang Polri untuk lakukan pengawasan," katanya.

Pernyataan Fadli Zon

Halaman
123
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved