Kasus Makar

Muncul Usulan Pembentukan TGPF Kerusuhan 22 Mei, Menkumham: Untuk Apa?

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai bahwa pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) kerusuhan 22 Mei, tidak diperlukan.

Muncul Usulan Pembentukan TGPF Kerusuhan 22 Mei, Menkumham: Untuk Apa?
WARTA KOTA/Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Kericuhan peserta aksi unjuk rasa terus terjadi di Jalan KH Wahid Hasyim arah perempatan jalan Sabang, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019) malam. Hingga Kamis dini hari, sebagian peserta aksi sudah digiring aparat kemanan untuk membubarkan diri. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendorong pembentukan tim investigasi alias tim pencari fakta (TPF) mengusut tuntas kasus tewasnya delapan orang pemuda saat bentrok dengan aparat kepolisian pada aksi 21-22 Mei lalu.

"Saya mendorong ada tim investigasi, tim pencari fakta," kata Fadli Zon di atas panggung acara doa bersama tragedi 21-22 Mei, di pelataran Masjid Agung At-Tin, Jakarta Timur, Kamis (30/5/2019).

Baca: Dinilai Bawaslu Sebagai Partai Paling Tidak Tertib Administrasi, Begini Respons PSI

Menurutnya, peristiwa tragedi berdarah ini memang harus diusut sampai ke akarnya.

Sebab, banyak kejanggalan yang terjadi mulai dari ketidaksinkronan pernyataan Menkopolhukam Wiranto soal sikap represif polisi, hingga adanya bukti penggunaan peluru tajam.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

"Saya yakin kasus ini memang harus di investigasi," ujar dia.

Lebih lanjut, bila ada keluarga korban yang mau didampingi untuk mengusut peristiwa ini, Fadli secara sukarela akan membantu mereka lewat tim investigasi yang ditunjuk.

Baca: Fadli Zon Mengaku Kantongi Bukti Penggunaan Peluru Tajam Oleh Polisi Saat Kerusuhan 21-22 Mei

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, sebuah negara yang berlandaskan hukum, tidak boleh memanfaatkan produk tersebut sebagai alat kekuasaan.

Jika pemanfaatan kekuasaan itu benar terjadi, maka negara yang sebelumnya menganut sistem demokrasi sudah tak lagi pantas menyandang status tersebut.

"Ketika hukum hanya menjadi alat kekuasaan, maka tidak bisa lagi dikatakan kita negara demokrasi," jelas Fadli Zon.

Kontongi bukti soal peluru tajam

Halaman
123
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved