Pilpres 2019

Pernyataannya Dikutip Lawan, Yusril: Itu Sudah Nggak Relevan

Menurut dia, bila kutipannya digunakan tahun ini pascalahirnya UU Nomor 7/2017 maka yurisprudensi tersebut sudah tak lagi relevan.

Pernyataannya Dikutip Lawan, Yusril: Itu Sudah Nggak Relevan
Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum TKN, Yusril Ihza Mahendra menghadiri sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN). Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim hukum Prabowo-Sandi sempat mengutip pernyataan Yusril Ihza Mahendra di tahun 2014 yang menjelaskan soal yurisprudensi, bahwa Mahkamah Konstitusi bisa mengadili tak hanya perkara kuantitatif, melainkan juga kualitatif seperti pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Menanggapi ucapannya dimasukkan dalam berkas permohonan sengketa hasil Pemilu, Yusril kemudian menjelaskan bahwa pernyataan tersebut ia kemukakan lantaran pada zaman itu masih belum berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dimana belum ada kejelasan secara rinci soal regulasi yang menjadi kewenangan MK.

Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Bambang Widjojanto (kanan) bersama Anggota Tim Hukum BPN, Denny Indrayana (tengah) menghadiri sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum BPN. Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Bambang Widjojanto (kanan) bersama Anggota Tim Hukum BPN, Denny Indrayana (tengah) menghadiri sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum BPN. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

"Pada waktu itu terdapat ketidakjelasan siapa yang berwenang untuk mengadili perkara terkait dengan TSM itu. Sehingga pada waktu zamannya pak Mahfud MD (Ketua MK) melahirkan yurisprudensi, MK berwenang tidak hanya mengadili angka-angka hasil Pemilu, tetapi mengadili terjadinya pelanggaran yang TSM," kata Yusril meluruskan saat ditemui pada jeda sidang, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Menurut dia, bila kutipannya digunakan tahun ini pascalahirnya UU Nomor 7/2017 maka yurisprudensi tersebut sudah tak lagi relevan.

Baca: Tim Hukum: Diskualifikasi Jokowi-Maruf, Nyatakan Prabowo-Sandi Pemenang Pilpres, atau Pemilu Ulang

Sebab dalam UU Nomor 7/2017, kewenangan-kewenangan mengadili perkara yang sebelumnya tidak diatur, kini sudah lebih jelas dipetakan.

Semisal pelanggaran administarif yang sudah menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sementara jika pelanggaran pidana seperti kasus suap dan politik uang, kewenangannya ada di Sentra Gakkumdu yang kemudian dilimpahkan ke polisi dan Jaksa.

Baca: Moeldoko: Jangan Merasa Punya Kekuatan, Relawan 01 Juga Banyak Cuman Saya Tahan Saja

Sehingga, pascalahirnya UU Nomor 7/2017, MK sudah tidak lagi berwenang mengadili proses Pemilu, melainkan hanya fokus pada perkara sengketa hasil Pemilu.

"Sudah tidak relevan. Jadi semua sudah diatur. (Sekarang) MK betul-betul mengadili perselisihan hasil, bukan mengadili proses," jelas Yusril.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved