FPJN Ajak Semua Pihak Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi

Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan bangsa Indonesia agar tetap utuh dan terjaga.

FPJN Ajak Semua Pihak Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi
Warta Kota/Henry Lopulalan
Foto ilustrasi: Ketua tim kuasa hukum pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan eksepsi dalam sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Forum Pesantren Jaga NKRI (FPJN) sekaligus Pimpinan Ponpes Tansyitul Muta’allimin Bogor, KH. Ali Syibromalisi mengajak semua pihak menerima apapun hasil Putusan Sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasalnya, keputusan MK tersebut bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, menurut dia, perlu menunjukan sikap kedewasaan dalam berpolitik, legowo dan menjadi teladan bagi persatuan seluruh rakyat Indonesia.

“Saya kira pelaksanaan persidangan sengketa Pilpres di Indonesia paling terbuka di antara negara-negara lain. Siapapun bisa mengakses dan menyaksikan proses persidangan secara langsung melalui layar televisi. Masyarakat dapat menilai proses persidangan dan menghormati putusan MK nanti,” kata KH. Ali.

Baca: Ceritakan Masa Pacaran, Widi Mulia Pernah Putuskan Dwi Sasono Karena Bandel Saat SMA

Baca: Pakar Ular Sanca Sebut Jatuhkan Diri dan Lilit Mangsa

Baca: Ramalan Zodiak Cinta bagi Para Single, Rabu 25 Juni 2019: Taurus Siap Menemukan Cinta yang Diimpikan

“Intinya harus legowo dan menerima apapun hasil MK,” lanjutnya.

“Kami (FPJN) jelas-jelas menolak aksi-aksi jalanan dan sepenuhnya mendukung apapun hasil putusan MK. Negara ini adalah negara hukum bukan jalanan, biarkan hukum yang menjadi panglima tertinggi di negara ini,” kata KH. Ali.

Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan bangsa Indonesia agar tetap utuh dan terjaga.

“Kita tegas menolak tindakan provokatif dan inkonstitusional yang mengancam NKRI. Tidak diperbolehkan melawan MK karena akan bertentangan dengan syariat dan undang-undang,” ujarnya.

Forum Pesantren Jaga NKRI ini terdiri dari 50 Pondok Pesantren yang tersebar di Jakarta, Depok dan Bogor.

Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved