Pilpres 2019

Rincian Lengkap 21 Butir Dalil Prabowo-Sandi yang Ditolak Hakim Konstitusi

Sembilan hakim konstitusi bulat suara menyatakan menolak seluruh gugatan pasangan paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno.

Rincian Lengkap 21 Butir Dalil Prabowo-Sandi yang Ditolak Hakim Konstitusi
Tribunnews/JEPRIMA
Kuasa hukum Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo dan Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra bersama tim saat berfoto bersama uasai mendengarkan hasil sidang putusan sengketa pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019). Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua gugatan dari pemohon. Tribunnews/Jeprima 

SENGKETA Pilpres berakhir sudah. Mahkamah Konstitusi (MK) pada putusannya.

Sembilan hakim konstitusi bulat suara menyatakan menolak seluruh gugatan pasangan paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno.

Sesuai rekapitulasi perolehan suara yang diumumkan KPU, 21 Mei silam, pemenang Pilpres adalah paslon 01; Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendalilkan terdapat lima bentuk kecurangan terstruktur, sistematif, dan masif (TSM) pada Pilpres 2019 oleh pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-KH Maruf.

Presiden petahana Joko Widodo lengkap dengan fasilitas dan aparatur yang melekat pada lembaga kepresidenan.

Bentuk kecurangan yang dilakukan Presiden Joko Widodo adalah, pertama, penyalahgunaan anggaran belanja negara dan program kerja pemerintah; kedua penyalahgunaan birokrasi dan BUMN; ketiga ketidaknetralan aparatur negara, polisi, dan intelijen.

Keempat pembatasan kebebasan media dan pers; kelima, diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum; kelima jenis pelanggaran dan kecurangan itu semuanya bersifat TSM, dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, terencana, dan mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia.

Berikut dalil-dalil utama yang ditolak hakim MK dalam sidang, Kamis (27/6/2019), sejak pukul 12.30 berlangsung hingga 21.15 WIB:

1) Money Politics

Prabowo-Sandi: Dalil adanya money politics atau vote buying oleh Jokowi-Ma'ruf sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan. Misalnya, dengan menaikkan gaji PNS.

Halaman
1234
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved