MK: Proses Penanganan Sengketa Pileg Berbasis Provinsi

Pihak Mahkamah Konstitusi (MK) menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (Pileg).

MK: Proses Penanganan Sengketa Pileg Berbasis Provinsi
Rina Ayu/Tribunnews.com
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Mahkamah Konstitusi (MK) menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (Pileg).

Juru Bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan MK meregistrasi permohonan sebanyak 260 perkara. Nantinya, hakim akan memeriksa perkara berbasis provinsi.

"Oleh karena MK akan memeriksa perkara berbasis provinsi, maka permohonan yang demikian tersebut digabungkan menjadi satu perkara," kata Fajar, saat dikonfirmasi, Selasa (2/7/2019).

Pemeriksaan perkara akan dilakukan oleh 3 Panel Majelis Hakim yang terdiri atas 3 orang Hakim Konstitusi. Panel I terdiri atas Y.M. Anwar Usman (Ketua), Y.M. Enny Nurbaningsih dan Y.M. Arief Hidayat (Anggota).

Baca: Pria Lansia di Bandung Ngamar Bareng Wanita, Baru Sadar Mobil Hilang Setelah Mandi

Baca: Cak Imin Bakal Didapuk Jadi Ketua Umum PKB Kembali Dalam Muktamar di Bali

Baca: Nelayan di Sikka Hilang di Laut, Diduga Terserang Epilepsi Saat di Laut

Panel II terdiri atas Y.M. Aswanto (Ketua), Y.M. Saldi Isra dan Y.M. Manahan M.P. Sitompul (Anggota), dan Panel III terdiri atas Y.M. I Dewa Gede Palguna, Y.M. Suhartoyo, dan Y.M. Wahiduddin Adams (Anggota).

Agenda Sidang Pemeriksaan Pendahuluan akan diselenggarakan pada Selasa-Jumat, (9-12/7/2019) mendatang.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan registrasi terhadap permohonan perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Registrasi dilakukan dengan pencatatan permohonan ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi

(BRPK) dan penyampaian Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) kepada para Pemohon. Sebanyak 340 permohonan yang diajukan ke MK pada masa pengajuan permohonan pada akhir Mei kemarin, MK meregistrasi permohonan tersebut menjadi sebanyak 260 perkara.

Jumlah ini didapatkan setelah dalam verifikasi berkas permohonan yang dilakukan, dijumpai fakta bahwa dari 340 pengajuan permohonan terdapat partai politik yang sama dalam satu provinsi mengajukan lebih dari satu permohonan.

Jika dirinci, dari 260 perkara, sebanyak 248 perkara diajukan parpol, 1 perkara diajukan oleh Pemohon Partai Berkarya berkaitan dengan parliamentary threshold, dan 1 perkara diajukan oleh kelompok masyakarat adat di Papua. Sementara, 10 perkara yang diajukan calon anggota DPD meliputi 6 provinsi, yaitu Sumatera Utara (2), Nusa Tenggara Barat (1), Sulawesi Tenggara (1), Maluku Utara (2), Papua (3), dan Papua Barat (1).

Seiring dengan hal tersebut, pada Senin 1 Juli 2019 juga, MK menyampaikan salinan permohonan Pemohon kepada Termohon, partai politik, dan Bawaslu. Dengan demikian, 260 perkara tersebut akan diperiksa dan diputus oleh MK.

Panggilan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan disampaikan kepada para Pihak pada Selasa (2/7), disertai dengan mengunggah jadwal sidang ke website MK, www.mkri.id, sehingga dapat diakses dan diketahui oleh para Pihak dan publik secara luas.

Untuk diketahui, batasan waktu bagi MK untuk menuntaskan perkara PHPU anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ialah 30 hari kerja sejak perkara dicatat dalam BRPK. Sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2019, MK memiliki waktu untuk memutus perkara dimaksud paling lama pada 9 Agustus 2019.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved