TAG
Fajar Laksono
Berita
-
9 Hakim Konstitusi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Begini Respons MK
Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan bahwa kesembilan hakim konstitusi itu telah mengetahui adanya laporan tersebut.
-
Konsekuensi Serius, Denny Indrayana Harap MKMK Kerja Secara Profesional
Mengingat ini lembaga peradilan, maka putusan itu mahkota dan tidak boleh ada kekeliruan
-
MKMK, Lembaga yang Dibuat Untuk Mengusut Perubahan Subtansi Putusan MK Mulai Bekerja Hari Ini
Lembaga MKMK yang sebelumnya adalah Dewan Etik Mahkamah Konstitusi yang akan kerja hingga 1 Maret 2023
-
MK Akan Ajak DPR, Presiden, dan KPU Bahas Sistem Proporsional Pemilu
(MK) RI memastikan akan menggelar sidang lanjutan terkait gugatan terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
-
KPU Akui Sudah Kaji Sistem Pelaksanaan Pemilu Proporsional Tertutup dan Terbuka
KPU mengaku pihaknya sudah mengkaji terkait pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup.
-
Jubir PKS: Wacana Jokowi Cawapres 2024 Permalukan dan Menampar Wajah Presiden
Jubir PKS menilai wacana Presiden Jokowi maju Cawapres 2024 menampar wajag dan mempermalukan presiden. Kholid berharap wacana ini ditutup rapat.
-
Independensi MK Soal Presidential Threshold Dipertanyakan, Ini Respons Fajar Laksono
Denny Indrayana menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Presidential Treshold atau ambang batas pencalonan presiden
-
Jubir Jelaskan Alasan MK Kukuh Tolak Gugatan Presidential Treshold 20 Persen hingga Pemilu Serentak
Mahkamah Konstitusi (MK) bersikukuh tetap memutuskan untuk mempertahankan Presidential Treshold atau ambang batas pencalonan presiden.
-
Koalisi Selamatkan MK: Pernikahan Anwar Usman-Adik Jokowi Sarat Potensi Konflik Kepentingan
Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi menilai pernikahan Anwar Usman dan Idayati akan menjadi ujian sikap kenegarawanan Ketua MK.
-
Ketua MK Anwar Usman Diminta Mundur karena Nikahi Adik Jokowi, Ini Tanggapan Jubir MK
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman diminta menanggalkan jabatannya usai santer diberitakan akan menikahi adik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
-
Dinyatakan Inkonstitusional, Mengapa UU Cipta Kerja Tetap Berlaku? Ini Penjelasan MK
Penjelasan Jubir MK soal alasan UU Cipta Kerja masih berlaku dalam 2 tahun kedepan meski dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional
-
Mahkamah Konstitusi Putus 12 Perkara Pengujian UU Besok
Mahkamah Konstitusi (MK) bakalan memutus 12 perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) pada Kamis (14/1/2021) besok.
-
Gugatan Pilkada 2020 Melonjak Hampir Dua Kali Lipat Dalam 3 Hari, MK Sudah Terima 87 Permohonan
MK telah menerima 87 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilkada 2020. Jumlah itu melonjak hampir dua kali lipat lebih dibanding pada Jumat.
-
MK Telah Terima 82 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 82 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2020, Senin (21/12/2020).
-
6 Hakimnya Terima Bintang Mahaputera, MK Jamin Tetap Independen Menangani Uji Materi UU Cipta Kerja
Moeldoko memastikan pemberian tanda kehormatan kepada enam hakim MK tidak akan mengurangi independensi hakim MK dalam menangani perkara.
-
MK Beri Garansi Bintang Mahaputera ke 6 Hakim Konstitusi Tak Ganggu Independensi
MK jamin Bintang Mahaputera pada 6 hakim konstitusi tidak akan memengaruhi independensi dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya.
-
MK Janji Tetap Netral Proses Gugatan Judicial Review Omnibus Law UU Cipta Kerja
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan siap memproses judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja bila ada elemen masyarakat yang mengajukan.
-
Cegah Penyebaran Covid-19, Mahkamah Konstitusi Tunda Sidang Pengujian Undang-undang
Sejumlah persidangan perkara permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ditunda.
-
MK Putus Perkara Uji Materi Perppu Corona Selasa Besok
MK menjadwalkan sidang putusan permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020
-
Perppu Corona Disahkan Jadi Undang-Undang, Uji Materi Amien Rais cs Gugur
Menurut dia, permohonan uji materi Perppu Corona tidak dapat diterima karena perkara telah kehilangan obyek.
