PKB Minta 10 Kursi Menteri, Ini Respons PPP

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan 10 kursi Menteri dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin. Bagaimana tanggapan rekan koalisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)?

Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi malah balik bertanya apakah akan disetujui?

"Ya itu hak dan sikap politik PKB. Tapi apakah disetujui?" demikian anggota Komisi II DPR RI ini kepada Tribunnews.com, Jumat (5/7/2019).

Sikap PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menyusul skuad terbaik Kabinet Kerja Jilid II.

"Semua kembali ke pak Jokowi selaku presiden terpilih. Kalau PPP tak mau mendikte Jokowi," ujar Baidowi.

Baca: Sinopsis Film TV Hari Ini: Kisah Perjuangan Para Tentara dalam Lone Survivor Pukul 21.00 di TransTV

Baca: Pep Guardiola Sampaikan 2 Hal Utama Saat Hubungi Juventus

Baca: Moeldoko Sebut Masyarakat Sudah Happy dengan situasi yang Ada

Lebih jauh dalam penentuan kandidat kabinet PPP yakin aspek kemampuan dan pengalaman menjadi pertimbangan.

"Selain itu ada slot di luar utusan parpol untuk kabinet," jelasnya.

PDIP: Itu Baru Usulan

Terkait hal yang sama, menurut Politikus PDIP Arteria Dahlan, itu baru sekedar usulan.

"Saat ini waktunya Pak Jokowi menampung aspirasi semua ketua umum mitra koalisi. Tapi kita melihat, ya itu kan hanya sebatas usulan," ujar anggota Tim Hukum 01 kala bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) kepada Tribunnews.com, Kamis (4/7/2019).

PDI Perjuangan imbuh anggota Komisi III DPR RI ini, mempercayakan sepenuhnya kepada Jokowi untuk mempergunakan hak dan kewenangan prerogatifnya di dalam membentuk postur dan personalia kabinet kerja jilid II.

"Jokowi itu "smart and good observer." Jokowi sudah tahu mana yang harus dikerjakan," jelas Arteria Dahlan.

Apalagi Jokowi tegas mengatakan, ia tidak mempunyai beban politik dan sadar tidak bisa nyalon presiden lagi karena ini periode keduanya menjadi presiden RI.

Untuk itu Jokowi akan mendedikasikan diri dan berjuang sekuat tenaga untuk memajukan Indonesia.

"Pesan moralnya sangat clear, beliau ingin pemerintahan yang efektif yang mampu membumikan visi misi beliau, yang mampu dijadikan kenangan oleh anak cucu dan generasi mendatang," jelas Arteria Dahlan.

Oleh karena itu postur kabinet pastinya berbasis urgensi dan utilitas, variannya bisa banyak tafsir tapi harus efektif.

Dia pun yakin personil yang akan duduk di Kementrian dan Lembaga pastinya mereka yang memiliki kompetensi di bidangnya.

"Pastinya "the right man, in the right place." Jadi basisnya kualitas, kapasitas dan kompetensi bukan pertimbangan yang lain," ucap anggota Tim Hukum 01 kala di sidang PHPU di MK beberapa waktu lalu itu.

Bukan itu saja, menurut Arteria Dahlan, Jokowi juga berjanji tidak akan membedakan latar belakang profesional atau partai politik dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024.

Bahkan tegas menolak pihak-pihak yang mencoba mendikotomikan antar kaum politisi dan para profesional.

Sebab, Arteria Dahlan menjelaskan, banyak juga kader partai politik yang merupakan profesional, yang memiliki kualitas, kapasitas dan kompetensi di bidangnya.

"Pastinya mereka yang dicoba untuk dilahirkan melalui rahim partai politik sudah pula diseleksi melaui berbagai rangkaian uji kompetensi, kualitas dan kapasitas sehingga tidak relevan dan tak penting lagi apakah menteri itu berasal dari kalangan profesional atau parpol."

"Saya pikir ini satu langkah maju dari pemikiran beliau berbekal dari pengalaman masa lalu," jelasnya.

Terkait kriteria Menteri yang akan mengisi kabinetnya ke depan, yang harus memiliki kemampuan untuk mengeksekusi program secara tepat dan cepat.

Menurut dia, wajar saja. Apalagi Jokowi memiliki tipikal "pekerja."

"Pastinya senang dengan orang kerja, ndak banyak ngomong tapi hasil kerjanya nyata, yang gila kerja tapi ndak gila tampil di kamera hanya mengumbar wacana," tegasnya.

Bagitu juga dengan syarat para menteri harus memiliki kemampuan manajerial.

Harus dipahami juga karena latarbelakang Jokowi sebagai pengusaha.

Karena tidak ada kesuksesan dan keberhasilan tanpa ditopang oleh kemampuan manajemen yang baik.

Berkenaan dengan syarat lain yang disampaikan Jokowi, yakni kabinet mendatang akan banyak diisisi dengan anak-anak muda. Menurut dia, harus pula dimaknai secara bijak.

"Beliau menginginkan darah segar dari para "milenials", yang diharapkan memikili energi yang melimpah, belum tersandera dengan banyak kepengintingan dan siharapkan bisa fokus serta masih tulus membangun negeri," paparnya.

Apalagi dengan revolusi yang begitu cepatnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknolgi membuat negara tidak bisa berkompromi dan harus merespon dengan cepat segala dampak yang dihadirkan.

Itu semua relatif lebih mudah untuk dikerjakan oleh para "milenials".

"Toh syarat utamanya terkait kompetensi, kapasitas, kualitas, eksekutor dan manager yang handal tetap menjadi pertimbangan utama," ucapnya.

Dia menilai pula, keberpihakan Jokowi kepada kaum milenial ini perlu diapresiasi.

"Dan kepada kaum milenial ini adalah wujud penghormatan sekaligus optimisme beliau terhadap generasi mendatang. Kesempatan ini sangat mahal dan harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Buktikan muda bukan menjadi halangan untuk mengukir prestasi kebangsaan," tegasnya.

PKB Minta 10 Kursi Menteri

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin mengatakan dalam politik pihak yang menang biasanya memang akan mendapat jatah menteri.

Saat ditanya jumlah, Cak Imin jelas meminta sebanyak-banyaknya.

Meski begitu ia sadar dalam sistem presidensial, partai politik pengusung cuma bisa mengusulkan daftar nama yang direkomendasikan.

Sementara soal keputusannya, sepenuhnya di tangan presiden yang bersangkutan.

"Kalau doa, sebanyak-banyaknya. Saya enggak berani berharap tapi berdoa saja, usulin 10 minimal (kader PKB jadi menteri)," ujar Cak Imin.

Taufiqulhadi: Nasdem Sepantasnya Usul 11 Menteri

Politikus Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi menilai partainya sudah sepantasnya mengusulkan nama menteri lebih dari yang diusulkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Sebab, ia mengklaim partainya mendapatkan perolehan kursi di DPR lebih banyak dibanding partai pimpinan Cak Imin itu.

"Suara Nasdem kan lebih besar dari pada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya Nasdem mengusulkan 11 (nama menteri)," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Kendati demikian, menurutnya tak elok jika pembahasan komposisi menteri diungkap kepada publik.

Ia mengatakan komposisi menteri nantinya akan dibahas bersama Presiden Joko Widodo.

"Nanti dikomunikasikan saja saat rapat dengan Pak Presiden terpilih secara langsung Jadi engga perlu diungkapkan kepada publik," pungkas Anggota Komisi III DPR RI itu.