Breaking News:

Kabinet Jokowi

Respons Politikus PDIP Sikapi Nasdem dan PKB yang Berebut Jatah Menteri

PKB dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) secara terang-terangan mengajukan 10 dan 11 nama untuk menjadi menteri dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Tribunnews.com/Rizal Bomantama
Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu saat menjadi pembicara dalam diskusi “KPK di Persimpangan Jalan” yang digelar Vox Point Indonesia di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PKB dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) secara terang-terangan mengajukan 10 dan 11 nama untuk menjadi menteri dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu yakin adanya pengajuan nama-nama tersebut tidak menggangu soliditas Koalisi Indonesia Kerja.

“Namanya juga usulan, kan tidak mengikat Presiden tapi tetap kita hormati. Yang bisa menentukan hanya Presiden sebagai hak prerogatif sesuai kebutuhan, tidak akan menggangu koalisi,” kata Masinton usai menjadi pembicara dalam diskusi KPK di Persimpangan Jalan yang digelar Vox Point Indonesia di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).

Masinton sendiri mengatakan PDI Perjuangan sebagai pengusung utama Jokowi justru masih adem ayem dalam pembicaraan jatah menteri.

Baca: Polri Sebut 4 Lapis Perusuh Aksi 21-22 Mei yang Ditangkap Baru Setengahnya

Baca: Jenazah Thoriq Ditemukan di Jurang Gunung Piramida, Diduga Sempat Tersangkut di Pohon

Baca: Zulkifli Hasan Hingga Jusuf Kalla Hadir dalam Acara Silaturahmi Kebangsaan ICMI

Menurutnya jatah menteri dari PDI Perjuangan tinggal menunggu kesepakatan antara Jokowi dan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum Partai.

“Ha-ha-ha, Pak Jokowi sendiri kan PDI Perjuangan, partai tidak mengajukan nama-nama. Itu urusan Pak Jokowi dan Ibu Megawati selaku ketua umum partai,” katanya.

Diminta rampingkan kabinet

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyarankan agar Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) merampingkan kabinet untuk periode kedua pemerintahannya.

“Indonesia harus menuju negara Good Governance. Saya berharap periode ke-2 Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri,” ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada Tribunnews.com, Kamis (4/7/2019).

Halaman
12
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved