Polemik Kasus Baiq Nuril

Komnas Perempuan Nilai MA Tidak Gunakan Pedomannya dalam Jatuhkan Putusan Kasus Baiq Nuril

Budi Wahyuni menilai padahal Perma tersebut adalah langkah maju dalam sistem hukum di Indonesia dalam mengenali hambatan akses perempuan pada keadilan

Komnas Perempuan Nilai MA Tidak Gunakan Pedomannya dalam Jatuhkan Putusan Kasus Baiq Nuril
Tribunnews.com/Gita Irawan
Wakil Ketua Komnas Perempuan, Budi Wahyuni, di kantor Komnas Perempuan, Menteng Jakarta Pusat pada Senin (8/7/2019) 

Komnas Perempuan Nilai MA Tidak Gunakan Pedomannya dalam Jatuhkan Putusan Kasasi untuk Baiq Nuril

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyesalkan putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasasi maupun peninjauan kembali terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril.

Komnas Perempuan menilai, MA tidak menggunakan Perma RI Nomor 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam menjatuhkan putusan kasasi dan menolak Peninjauan kembali kasus Baiq Nuril.

Baca: Sore ini, Menkumham Terima Baiq Nuril dan Kuasa Hukumnya

"Meski menghargai keputusan MA sebagai kewenangan peradilan yang tidak boleh di intervensi, Komnas Perempuan menyesalkan tidak digunakannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dalam menjatuhkan putusan kasasi dan menolak Peninjauan Kembali kasus BN ini," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan, Budi Wahyuni, di kantor Komnas Perempuan, Menteng Jakarta Pusat pada Senin (8/7/2019).

Budi Wahyuni menilai padahal Perma tersebut adalah langkah maju dalam sistem hukum di Indonesia dalam mengenali hambatan akses perempuan pada keadilan.

"Padahal, PERMA 3/2017 adalah sebuah langkah maju dalam sistem hukum di Indonesia dalam mengenali hambatan akses perempuan pada keadilan. PERMA ini adalah sebuah langkah alimiasi dalam menciptakan kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum," kata Budi.

Menurutnya, pengabaian atas penggunaan PERMA 3/2017 oleh Mahkamah Agung dan ketidakmampuan POLRI dalam mengenali pelecehan seksual non fisik sebagai bagian dari perbuatan cabul telah mengakibatkan hilangnya hak konstitusional seorang perempuan warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pihaknya juga menilai, kondisi ini juga disebabkan keterbatasan sistem hukum dalam mengenali kekerasan seksual sehingga memberikan peluang untuk mengkriminalkan perempuan korban kekerasan Seksual.

Tidak hanya itu, Budi nengatakan keterbatasan sistem hukum ini bukan saja dari sisi materil tetapi juga formil (Hukum Acara) Sebagai standar yang harus dijalankan peradilan, sejak dari penerimaan laporan hingga persidangan.

Halaman
123
Penulis: Gita Irawan
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved