Kabinet Jokowi
Jokowi Diminta Tak Perlu Lagi Tambah Partai untuk Gabung Pemerintah, Koalisi Gemuk Lamban Bekerja
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu lagi mengajak banyak partai politik untuk bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Kerja.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu lagi mengajak banyak partai politik untuk bergabung ke dalam koalisi Indonesia Kerja.
Demikian menurut pengamat politik Sebastian Salang kepada Tribunnews.com, Selasa (9/7/2019).
Di parlemen, KIK nantinya akan berisikan parpol dari PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Dukungan partai koalisi yang dominan di parlemen sudah cukup untuk mengamankan kebijakan pemerintah lima tahun kedepan," ujar pendiri Pendiri lembaga Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) ini.
Dengan pertimbangan itu, menurut dia, Jokowi tidak perlu lagi mengajak banyak partai dari pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu untuk bergabung.
Baca: Bolehkah Pejabat Negara ke Kantor Pakai Sarung?
Dia menilai koalisi yang terlalu gemuk bisa berdampak lamban bergerak, lelet bertindak atau mengeksekusi kebijakan.
Selain itu koalisi mayoritas yang sangat dominan juga kurang sehat.
"Apalagi kalau penambahan anggota koalisi identik dengan pembagian jatah kursi kabinet. Hal seperti ini harus ditolak," tegasnya.
Menurut dia pula, Jokowi diharapkan fokus pada pekerjaan rumah besar yang harus dituntaskan untuk mewujudkan Nawa Cita, pada periode kedua pemerintahannya.
Rampingkan Kabinet 2019-2024
Terpisah, elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan saran kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) terkait jumlah koalisi Indonesia Kerja di pemerintahan keduanya 2019-2024.
Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, koalisi yang baik bukan soal jumlah partai politik yang bergabung di dalamnya.
"Jumlah partai koalisi hak prerogatif Presiden. Koalisi yang baik bukan soal jumlah. Tapi Koalisi yang baik itu soal kualitas," tegas Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kepada Tribunnews.com, Senin (8/7/2019).
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menanggapi sejumlah pihak yang berpandangan agar KIK Jokowi-Maruf tidak gemuk di periode kedua. Karena santer kabar Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat akan merapat ke KIK.
Baca: Divonis 3 Tahun Penjara, Habib Bahar Bin Smith Cium Bendera Merah Putih Lalu Takbir
Karena itu Mardani Ali Sera tegaskan, baik jika Jokowi mempertimbangkan koalisi ramping di periode kedua pemerintahannya.
