OTT KPK di Kepulauan Riau

Main Api dengan Perizinan, Gubernur Kepri Jadi Kepala Daerah ke-107 yang Dijerat KPK

Dia diduga menerima suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri

Main Api dengan Perizinan, Gubernur Kepri Jadi Kepala Daerah ke-107 yang Dijerat KPK
Tribunnews/Irwan Rismawan
Petugas disaksikan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan (kanan) menunjukkan barang bukti terkait OTT Gubernur Kepulauan Riau saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2019). KPK menetapkan empat orang tersangka yakni Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP, Budi Hartono, dan pihak swasta bernama Abu Bakar dengan total barang bukti Rp 666.812.189 terkait kasus izin lokasi rencana reklamasi di Kepulauan Riau serta kasus gratifikasi. Tribunnews/Irwan Rismawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyesalkan ulah Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun.

Dia diduga menerima suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri.

Tak cuma itu, Nurdin juga terlilit kasus gratifikasi.

Basaria sangat menyayangkan kelakuan minus kepala daerah  yang bermain api dalam urusan perizinan.

Apalagi, saat ini, perizinan menjadi salah satu fokus dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dicanangkan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo.

Seperti diketahui, Stranas Pencegahan Korupsi memiliki tiga fokus, yakni sektor perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Baca: KPK Tetapkan Gubernur Kepri Sebagai Tersangka Bersama 2 Pejabat Lainnya

"Seharusnya, pembenahan perizinan ini diharapkan bisa memberikan kesempatan pengembangan investasi di daerah. Bukannya menjadi ajang mengeruk keuntungan untuk kepentingan tertentu," kata Basaria di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2019).

KPK juga menyesalkan ketidakpedulian kepala daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam, yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan, dengan nilai kerugian yang tidak sebanding dengan investasi yang diterima.

"KPK mencermati kasus ini karena salah satu sektor yang menjadi fokus adalah korupsi di sektor sumber daya alam," ujar Basaria.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved