OTT KPK di Kepulauan Riau

Gubernur Kepri Kena OTT, Kemendagri: Ini Referensi Kepala Daerah agar Tak Bertindak di Luar Wewenang

Tindakan preventif yang bisa dilakukan para kepala daerah, ditekankan Hadi, yakni dengan melakukan tugasnya sesuai koridor hukum

Gubernur Kepri Kena OTT, Kemendagri: Ini Referensi Kepala Daerah agar Tak Bertindak di Luar Wewenang
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menggunakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2019). KPK menetapkan empat orang tersangka yakni Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Budi Hartono dan Pihak swasta Abu Bakar dengan total barang bukti Rp 666.812.189 terkait kasus izin lokasi rencana reklamasi di Kepulauan Riau serta kasus gratifikasi. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengungkapkan bagaimana perasaan Mendagri Tjahjo Kumolo ketika kepala daerah kerap bermasalah dengan hukum.

Terlebih saat sang kepala daerah dicokok oleh penegak hukum.

Hal tersebut menyusul tertangkapnya Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun oleh KPK pada Kamis (11/7/2019) malam lalu.

"Pak Menteri selalu sedih dan prihatin manakala terjadi permasalahan-permasalahan hukum di daerah, dan ini tentunya menjadi referensi para kepala daerah lainnya untuk tak bertindak di luar wewenang," kata Hadi di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019).

Tindakan preventif yang bisa dilakukan para kepala daerah, ditekankan Hadi, yakni dengan melakukan tugasnya sesuai koridor hukum taat asas normatif .

"Jangan lakukan korupsi, ini sudah berungkali disampaikan," lanjutnya.

Adapun Plt Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto yang baru saja menerima SK dari Kemendagri, menilai kerja melayani masyarakat di Kepri akan tetap berlangsung seperti biasa.

Dia juga menyoroti soal ASN di Kepri agar tidak melalukan tindakan di luar wewenang.

"Dalam waktu dekat, insya Allah kami juga akan minta kemendagri untuk turun ke Provinsi Kepri untuk memberikan pencerahan-pencerahan yang ada," pungkas Isdianto.

Baca: DPR Puji Jurus Jitu Kementan Siapkan Regenerasi dan Peningkatan Kualitas Petani

Seperti diketahui, KPK menetapkan Nurdin dan dua anak buahnya Kadis Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan dan Kabid Perikanan Tangkap, Budi Hartono serta seorang swasta bernama Abu Bakar sebagai tersangka kasus dugaan suap izin prinsip dan lokasi proyek reklamasi di Kepri tahun 2018-2019.

Halaman
123
Penulis: Reza Deni
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved