Komisoner KPI Terpilih Aswar Hasan Bantah Pernah Berafiliasi dengan HTI

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aswar Hasan, Komisioner terpilih Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membantah dirinya terafiliasi dengan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Isu tersebut muncul di media sosial saat proses uji kelayakan dan kepatutan Calon anggota KPI bersama Komisi I DPR RI.

"Saya pikir itu tidak benar sama sekali," katanya kepada Tribunnews, Rabu (17/7/2019).

Ia mengaku tidak tahu darimana isu tersebut muncul.

Termasuk apakah isu afiliasi HTI itu muncul karena ia pernah menjabat Sekjen dalam Komite Persiapan Penegakkan Syariat Islam (KPPSI).

"Saya juga tidak tahu itu dari mana. Tidak tahu kenapa dikait-kaitkan," katanya.

Baca: Jajal Bisnis di Bidang Kendaraan, Arie Untung Rugi Rp 600 Juta

Baca: Tak Gentar Oleh Ancaman Hukum, Nikita Mirzani Sikapi dengan Canda

Baca: Usai Dicecar 42 Pertanyaan, Pengunggah Foto Mumi Berwajah Jokowi Diantar Masuk Sel Tahanan

Baca: Sunan Kalijaga Beri Dirinya Hadiah Ini Saat Bertemu, Salmafina Janji Akan Hentikan Kebiasaan Buruk

Aswar yang pernah menjabat Ketua KPI Daerah Sulawesi Selatan selama dua periode itu mengatakan selama ini justru dirinya merupakan aktivis islam yang berkomitmen terhadap demokrasi, dan menganggap demokrasi sebagai jalan dalam berbangsa.

"Dan tetap komitmen pada konstitusi negara kita dalam memperjuangkan aspirasi," tuturnya.

Aswar pun mengaku dalam uji kelayakan dan kepatutan Calon anggota KPI, ia telah menjawab pertanyaan seputar radikalisme atau paham paham yang bertolak belakangan dengan konstitusi Indonesia.

"Saya jawab bahwa dalam penyiaran justru harus ada deradikalisasi karena demokrasi menjadi platform dalam penyiaran," katanya.

Justru sebaliknya menurut Aswar, Pancasila seharusnya menjadi bintang pemandu dalam berbangsa.

"Jadi itu yang saya jawab dalam uji kelayakan itu. Jadi saya katakan bahwa isu itu tidak benar," pungkasnya.

Respons DPR

Rapat Paripurna DPR, Selasa (16/7/2019) kemarin mengesahkan sembilan nama anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2019-2022.

Dari kesembilan nama tersebut, terdapat nama Aswar Hasan yang diisukan terafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menanggapi hal tersebut, Komisi I DPR sebagai pihak yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) komisioner KPI, menilai aneh isu tersebut berkembang justru setelah Aswar terpilih sebagai komisioner KPI.

"Ini yang agak aneh ya, kok kenapa isu itu justru kencang setelah beliau terpilih, kenpa enggak waktu proses seleksi," ujar Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno kepada Tribunnews.com, Rabu (17/7/2019).

Selain itu, ia menegaskan Komisi I DPR tak pernah menerima informasi terkait isu tersebut.

"Karena tidak pernah ada informasi yang masuk ke kami mengenai hal tersebut. Ko baru sekarang dinaikan isu tersebut?," ujarnya.

Baca: Tuntutan 3 Tahun Penjara untuk Pejabat Kemenag Penyuap Romahurmuziy

Namun, secara kualitas, ia menilai Aswar berkompeten karena Aswar juga sebelumnya menjabat Ketua KPI Daerah Sulawesi Selatan periode 2004-2007 dan 2007-2011. 

Komisioner KPI terpilih Aswar Hasan mengklarifikasi isu viral yang menuduhnya berafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 

Baca: Jalani Pemeriksaan KPK 7 Jam, Mantan Dirut Garuda Indonesia Belum Juga Ditahan

Ia menegaskan berkomitmen memperjuangkan Islam dengan demokrasi dan tidak menyimpang dari konstitusi.

Baca: Ketua DMI Jusuf Kalla: Kotak Amal Masa Datang Berbentuk Cashless

"Jadi saya mengklarifikasi terkait dugaan bahwa saya berafiliasi dengan HTI, yang benar itu adalah bahwa saya justru berbeda cara memperjuangkan Islam dengan teman-teman HTI. Saya komitmen dengan konstitusi negara, menempuh dengan cara demokrasi. Saya setuju dengan demokrasi, Islam diperjuangkan dengan demokrasi," kata Aswar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).