Choky Nilai Grasi untuk Neil Bantleman Hak Presiden

Neil yang telah mendekam di penjara selama lima tahun dibebaskan setelah mendapatkan grasi dari Presiden Jokowi berdasarkan Keputusan Presiden

Choky Nilai Grasi untuk Neil Bantleman Hak Presiden
Tribunnews.com/Theresia Felisiani
Neil Bantleman. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mencuatnya kembali kasus JIS setelah bebasnya Neil Bantleman karena grasi yang diberikan Presiden Joko Widodo, kembali mengungkit banyak kisah yang muncul selama proses persidangan.

Menanggapi bebasnya Neil Bantleman, Ketua Umum Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Choky Ramadhan menganggap langkah Joko Widodo untuk mengabulkan permohonan grasi kepada Neil Bantleman adalah hak preogratif Presiden. Baginya, selama prosedur administratifnya terpenuhi, maka sah saja grasi diberikan.

“Bagus jika Neil Bantleman dapat (grasi). Semestinya yang lain (yang masih di penjara) juga dapat,” ujar Choky.

Neil yang telah mendekam di penjara selama lima tahun dibebaskan setelah mendapatkan grasi dari Presiden Jokowi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13/G Tahun 2019 yang terbit pada 19 Juni lalu.

Baca: Agustus-September MPR Gelar Acara Kebangsaan

Baca: Kisruh PPDB 2019, Direktur YSKK Solo Menilai Itu Tanggung Jawab Pelayan Publik

Baca: Klasemen Liga 1: Persela Keluar Zona Merah dan Persija Makin Terpuruk, Alex Goncalves Rebut Top Skor

Keppres tersebut memutuskan pengurangan pidana dari 11 tahun menjadi 5 tahun 1 bulan dan denda pidana sebesar Rp 100 juta. Neil dibebaskan dua hari kemudian dan kini sudah kembali ke kampung halamannya di Kanada.

Menurut Choky, upaya perlindungan anak dan juga perlindungan hak terdakwa-terpidana sama pentingnya, apalagi dalam kasus JIS ini banyak ditemukan kejanggalan ketika proses hukum berjalan. Sebab sampai tingkat Mahkamah Agung pun, para terdakwa pada waktu itu tidak pernah mengakui hal yang dituduhkan kepada mereka.

“Presiden Joko Widodo selaku eksekutif juga punya segala kewenangan dan sumber daya untuk memastikan keduanya, baik anak maupun terdakwa, dapat terpenuhi,” kata Choky menjelaskan.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, pemberian grasi oleh ini juga karena Presiden Jokowi sangat mendengarkan suara publik.

Seperti diketahui, kasus JIS jilid II ini kembali muncul setelah pada September 2018, ibu MAK menuntut ganti rugi lebih dari Rp 1,7 triliun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Total ada 10 pihak yang digugat, yakni lima petugas kebersihan, dua orang guru, Yayasan JIS, PT ISS Indonesia, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved