Selasa, 9 September 2025

Polisi Tahan Pengacara yang Serang Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Harry Kurniawan mengatakan aparat kepolisian menahan pengacara yang menyerang hakim saat sidang.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
Tribunnews.com/ Fahdi Fahlevi
Kombes Pol Harry Kurniawan 

Sebab, mereka tidak menyangka orang yang diberikan kuasa justru berbuat onar di persidangan.

"Kami benar-benar tidak mengetahui dan belum mengetahui kenapa?" kata dia.

Dia membantah, insiden itu dilakukan atas seizin Tomy Winata.

Baca: Pemerintah Diharapkan Awasi Ketat Baja yang Masuk ke Dalam Negeri

Baca: Genjot Infrastruktur, Herman Deru Boyong Walikota-Bupati ke Menteri PUPR

Bahkan, dia menegaskan, Tomy Winata, menyayangkan hal itu terjadi.

"Saya mengerti pasti banyak yang berpikir begitu, tetapi Pak TW sendiri juga sangat kaget dan menyesalkan hal ini. Yakin, ini tidak ada tekanan dari siapapun," ungkapnya.

Desrizal pun dipastikan akan dicopot sebagai kuasa hukum TW.

"Pastinya selama menjalani proses hukum kan tidak mungkin bisa menjadi kuasa hukum, kemungkinan besar karena show must go on ya harus dicari penggantinya," kata Hanna Lilies.

Reaksi MA

Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Andi Samsan Nganro, mengecam insiden penganiayaan yang dilakukan seorang kuasa hukum berinisial D kepada dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dia menilai upaya penganiayaan yang itu merupakan perbuatan yang menciderai lembaga peradilan dan merupakan "Contempt of Court".

Menurut dia, masalah peradilan tidak hanya hakim dan aparat pengadilan, tetapi semua pihak di dalam ruang pengadilan/ruang persidangan harus menghormati.

Gedung Mahkamah Agung
Gedung Mahkamah Agung (youtube)

Dia menegaskan, semua pihak wajib menjunjung tinggi etika profesi masing masing.

"Hakim harus patuh pada kode etik. Panitera harus patuh kepada kode etik, jaksa harus patuh pada kode etik dan Advokat juga harus patuh pada kode etiknya. Perbutan yang dilakukan tidak saja bertentangan dengan kode etiknya, tetapi sudah masuk ranah tindak pidana," kata dia, dalam keterangannya, Kamis (18/7/2019).

Baca: Beredar Kabar Potensi Gempa 8,8 SR dan Tsunami Setinggi 20 Meter, BMKG: Gempa Belum Dapat Diprediksi

Baca: Pemerintah Diharapkan Awasi Ketat Baja yang Masuk ke Dalam Negeri

Dia menjelaskan, persidangan merupakan tempat yang sakral. 

Sehingga, kata dia, semua pihak harus menghormati persidangan.

Apabila ada pihak yang belum bisa menerima putusan hakim, dia menyarankan, cukup menyampaikan pikir-pikir atau langsung menyatakan upaya hukum banding.

"Itulah etika persidangan menurut hukum," ujarnya.

Dia menambahkan, dalam rekaman terlihat jelas persiapan pelaku sampai perbuatan tersebut dilakukan pada saat hakim membacakan putusan, yaitu hakim diserang pada saat menjalankan jabatannya. (tribunnews.com/ glery/ fahdi)

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan