Polri Tunggu Aduan Resmi Staf Dukcapil soal Kasus Jual-Beli NIK dan KK

Dirsiber masih menunggu pengaduan resmi dari staf Dukcapil. Karena dari pengaduan tersebut dari Dukcapil hasil diskusi kemarin diperlukan penguatan bu

Polri Tunggu Aduan Resmi Staf Dukcapil soal Kasus Jual-Beli NIK dan KK
Vincentius Jyestha/Tribunnews.com
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri masih menunggu pengaduan resmi dari staf Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) terkait kasus jual-beli Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan kedatangan staf Dukcapil ke Bareskim kemarin masih berdiskusi untuk memenuhi penguatan bukti-bukti guna melaporkan. 

"Dirsiber masih menunggu pengaduan resmi dari staf Dukcapil. Karena dari pengaduan tersebut dari Dukcapil hasil diskusi kemarin diperlukan penguatan bukti-bukti yang akan dilaporkan kepada Dirsiber," ujar Dedi, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2019). 

Ia menjelaskan bahwa konten terkait jual-beli NIK dan KK itu 80 persen diantaranya adalah hoaks. Dukcapil sudah memberikan konfirmasi akan hal itu kepada Polri. 

Baca: Jalani Sidang Mediasi Kedua dengan Ashanty, Martin Pratiwi Akan Siapkan Proposal

"Dari dukcapil menyebutkan bahwa 80 persen yang disampaikan di konten itu berita bohong. Yang sekian persen itu masih harus diklarifikasi, dikonfirmasi, diverifikasi kembali," ungkapnya. 

Oleh karena itu, pihaknya kini tengah melakukan pengejaran terhadap pembuat konten tersebut. Namun mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu memastikan bukan forwarder yang akan diamankan. 

"Nanti setelah ada laporan resmi pembuat konten tersebut akan kami tangkap, tapi bukan forwardernya," tandasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tengah mendalami akun di media sosial yang menawarkan pembelian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK). 

Baca: Kasus Predator Anak Melalui Game Online

"Direktorat Siber akan mendalami akun itu, apakah akun itu asli atau palsu. Yang jelas akun itu harus betul-betul teridentifikasi siapa pemilik akun yang melakukan ilegal akses seperti itu," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2019). 

Dedi mengatakan kepolisian akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) untuk mengusut kasus ini. 

Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menyebut hingga saat ini belum ada laporan dari masyarakat. Namun, pihak Direktorat Siber akan secara proaktif menganalisis dan patroli siber. 

Lebih lanjut, Dedi mengatakan apabila terbukti melanggar atau terbukti melakukan unsur perbuatan melawan hukum, kepolisian akan menangkap pemilik akun. 

"Ya nanti dengan kalau terbukti perbuatannya, harus ada dari saksi ahli hukum pidana yang untuk bisa menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemilik akun tersebut," tandasnya. 

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved