Yakin Kasus yang Membelit Syafruddin Pidana Korupsi, KPK Lihat Unsur Subyektif Penerbitan SKL

“Ada aspek kesengajaan dengan melihat mens rea atau sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana dalam penerbitan SKL itu," katanya

Yakin Kasus yang Membelit Syafruddin Pidana Korupsi, KPK Lihat Unsur Subyektif Penerbitan SKL
Tribunnews.com/ Gita Irawan
Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah usai Seminar dengan tema Vonis Bebas Syafruddin Siapa Salah? KPK atau MA? pada Rabu, (31/7/2019) di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih pada pendiriannya bahwa mantan Kepala BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) Syafruddin Temenggung telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam kasus BLBI.

Hal itu berbeda dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan kasus Syafruddin adalah ranah perdata atau administrasi negara yang membuat mengabulkan kasasi Syafruddin.

Baca: Periksa Rizal Ramli Dalam Kasus BLBI, Empat Hal Ini yang Didalami KPK

Gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016). Seluruh kegiatan KPK akan pindah ke gedung baru pada akhir tahun ini. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016). Seluruh kegiatan KPK akan pindah ke gedung baru pada akhir tahun ini. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Hal itu disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Febri Diansyah dalam diskusi “Vonis Bebas Syafruddin Siapa Salah? KPK atau MA?” pada Rabu, (31/7/2019) di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan.

“Ada aspek kesengajaan dengan melihat mens rea atau sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana dalam penerbitan SKL itu sehingga bisa disebut tindak pidana,” ungkap Febri dalam paparannya.

Oleh karena keyakinannya itu, KPK akan terus berupaya menelusuri kasus tersebut demi mengembalikan kerugian negara.

Yaitu dengan melanjutkan penyidikan Sjamsul Nursalim (SJN) dan Ijtih Nursalim (IJN).

Baca: KPK Periksa Rizal Ramli Sebagai Saksi Korupsi BLBI

“KPK yakin putusan MA tak boleh menghentikan upaya mengembalikan Rp 4,58 triliun kembali ke negara. Penyidikan SJN dan IJN akan dilanjutkan karena dalam diskusi ini jelas kasus tersebut bukan perdata apalagi administrasi negara,” pungkasnya.

Sebelum putusan yang membebaskan Syafruddin dari berbagai tuntutan hukum tersebut, majelis hakim MA sempat mengalami perbedaan pendapat dalam memutus perkara.

KPK tak surut

Halaman
123
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved