PKB: Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada Harus Ubah Undang-undang

dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada tidak ada larangan eks koruptor ikut mencalonkan.

PKB: Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada Harus Ubah Undang-undang
tribunnews.com/ Chaerul Umam
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan larangan eks koruptor ikut dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus melalui undang-undang.

Sementara dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada tidak ada larangan eks koruptor ikut mencalonkan.

"Jadi kalau mau, melarang mengubah undang-undang, ubah undang-undang atau buat peraturan baru yang tidak bertentangan dengan undang-undang," kata Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Mantan Sekjen PKB itu mengatakan, secara prinsip dan moral, ia sangat setuju dengan pelarangan eks koruptor ikut dalam Pilkada.

Baca: Belajar Ilmu Hitam, Abah Grandong Si Pemakan Kucing Kerap Kerasukan dan Bertingkah Aneh

Baca: BREAKING NEWS: Agung Hercules Meninggal Dunia

Baca: Gerai Geprek Bensu Kebakaran, Ruben Onsu: Saya Ngontrak

Hanya saja masalahnya saat ini tidak ada payung hukum untuk melarangnya.

"Saya setuju secara moral, secara prinsip, problem kita undang-undang membolehkan, negara ini negara hukum. Apalagi sebenarnya kan orang dihukum itu filosofinya supaya dia lebih baik," katanya.

Karding paham wacana eks Koruptor dilarang ikut Pilkada karena kasus Bupati Kudus yang dua kali terjerat kasus korupsi.

Namun kata dia, aturan pelarangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan yang sudah ada.

Bila larangan tersebut dirumuskan melalui peraturan KPU maka bertentangan dengan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

"Negara-negara berdasarkan hukum dia harus sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum yang ada, tidak boleh berbeda. Jadi saya normatif melihat itu, secara prinsip moral saya kira kejadian di Kudus itu bisa menjadi pemicu untuk kita menyetujui bahwa mantan-mantan itu tidak (mencalonkan)," pungkasnya.

Halaman
12
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved