KY: Perlindungan Terhadap Hakim Harus Ditingkatkan

Pihaknya melakukan survey di enam wilayah yakni Medan, Palembang, Makassar, Samarinda, dan Mataram.

KY: Perlindungan Terhadap Hakim Harus Ditingkatkan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus (kiri) berbincang saat memberikan keterangan pers usai penandatanganan nota kesepahaman di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/7/2018). KPK dan KY melakukan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang meliputi pertukaran data dan informasi, pencegahan tindak pidana korupsi, pendidikan, pelatihan dan sosialisasi, kajian dan penelitian, dan tenaga ahli. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Yudisial (KY), Jaja Ahmad Jayus, meminta supaya perlindungan terhadap hakim ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan mengingat hakim masih menjadi sasaran teror.

Menurut dia, perlindungan tersebut tak bisa hanya ditafsirkan selama hakim berada di dalam ruang sidang, tetapi juga perlindungan di luar lingkungan pengadilan.

"Berdasarkan fakta pemetaan problematika hakim, diketahui kecenderungan perilaku merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim adalah perilaku menghina peradilan," kata dia, Jumat (2/8/2019).

Pada 2017, KY memetakan potensi hakim menjadi sasaran teror. Pihaknya melakukan survey di enam wilayah yakni Medan, Palembang, Makassar, Samarinda, dan Mataram.

Dia menjelaskan, hasil survei itu memiliki kemiripan dengan bentuk-bentuk penghinaan terhadap pengadilan atau lazimnya dikenal dengan istilah contempt of court.

Baca: Hotman Paris Ogah Bela Pablo Benua Soal Kasus Investasi Bodong, Bukti Foto Suami Rey Utami Masih Ada

Sebanyak 133 hakim menjadi responden. Mereka berasal dari tiga badan peradilan yakni pengadilan negeri (PN), pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Berdasarkan hasil survei, ditemukan 14 perbuatan teror atau ancaman terhadap hakim. Selain itu ada 3 kekerasan fisik, dan 4 penyanderaan terhadap hakim.

KY juga menemukan ada 29 perbuatan membuat keonaran selama persidangan; 14 perbuatan menghalangi pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap; 10 perbuatan mengabaikan putusan hakim yang telah berkekuatan hukun tetap; dan 11 aksi demonstrasi berlebihan.

Selain itu, KY menemukan 17 kasus perilaku tidak sopan di ruang sidang, 12 kasus pencemaran nama baik hakim, 7 kasus perusakan sarana dan prasarana peradilan, 16 kasus komentar secara berlebihan; dan 16 kasus berpakaian tidak sopan dalam sidang.

"Namun demikian tetap harus membedakan antara konflik pribadi hakim dan jabatan hakim," tambahnya.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved