Mati Listrik di Ibu Kota dan Sekitarnya

Ini Reaksi Terbaru dari Jokowi saat Disinggung Soal PLN Lagi

Presiden Joko Widodo enggan berkomentar lagi soal padamnya listrik secara massal di beberapa wilayah di Pulau Jawa dan Bali pada Minggu (4/8/2019).

Ini Reaksi Terbaru dari Jokowi saat Disinggung Soal PLN Lagi
THE JAKARTA POST/SETO WARDHANA
Presiden Joko Widodo berjalan meninggalkan Kantor PLN ditemani Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan) dan Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani (kiri) usai melakukan pertemuan di kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019). Presiden mempertanyakan dan meminta klarifikasi manajemen PLN atas padamnya listrik secara total (blakcout) di wilayah Jabodetabek pada Minggu (4/8/2019). THE JAKARTA POST/SETO WARDHANA 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo enggan berkomentar lagi soal padamnya listrik secara massal di beberapa wilayah di Pulau Jawa dan Bali pada Minggu (4/8/2019).

Saat ditanya wartawan apa tindakan lanjutan yang akan ia ambil setelah memarahi direksi PLN kemarin, Jokowi hanya menjawab singkat. Ia meminta wartawan menanyakan hal tersebut langsung kepada jajaran direksi PLN.

"Tanya PLN," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Begitu pun saat ditanya apakah akan ada perombakan jajaran direksi PLN pasca kejadian padamnya listrik secara massal ini, Jokowi enggan menanggapinya.

Ia lagi-lagi melontarkan jawaban yang sama. "Tanya PLN," kata Jokowi sembari berjalan meninggalkan awak media.

Penjelasan Istana

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meyakini aksi Jokowi mendatangi kantor PLN dan memarahi jajaran direksi susah cukup untuk membuat perusahaan plat merah itu berbenah.

Ia berharap ke depannya PLN mempunyai sistem mitigasi yang dapat mencegah kejadian blackout terulang.

"Yang jauh lebih penting ke depan bagaimana setiap pejabat kementerian selalu memitigasi kemungkinan yang terjadi terhadap sektor tugasnya apa. Kemudian contingency plan seperti apa. Itu yang dituntut dari Presiden," kata Moeldoko.

Soal sanksi untuk Direksi PLN, Moeldoko melihat hal tersebut bukanlah solusi. Moeldoko justru menyebut bahwa Presiden Jokowi telah melarang para menterinya untuk melakukan perombakan pejabat, dalam hal ini termasuk direksi BUMN.

Baca: Pasca Mati Listrik Massal, PLN Akan Potong Gaji Karyawan hingga Permintaan Jokowi

Halaman
12
Editor: Fajar Anjungroso
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved