Alasan Bawaslu Begitu Berharap UU Pilkada Direvisi

Sebab menurut Bawaslu, di dalamnya ada beberapa kekurangan yang rugikan mereka sebagai lembaga pengawas Pemilu

Alasan Bawaslu Begitu Berharap UU Pilkada Direvisi
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan pengawas pemilu (Bawaslu) RI berharap Undang-Undang tentang Pilkada bisa direvisi sesegera mungkin.

Sebab menurut Bawaslu, di dalamnya ada beberapa kekurangan yang rugikan mereka sebagai lembaga pengawas Pemilu.

Baca: Bawaslu Dorong DPR dan Pemerintah Segera Bentuk Lembaga Peradilan Pemilu

Hal ini disampaikan oleh Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Menurutnya, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang, masih punya kelemahan.

Antara lain yakni UU Pilkada tidak mengenal Bawaslu Kabupaten/Kota, melainkan cuma sebatas Panwaslu Kabupaten/Kota.

"Mau tidak mau UU Pilkada harus diubah," ungkap Bagja, Senin (12/8/2019).

Alasan lainnya ialah pada UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Koordinator Sentra Gakkumdu sebagai pihak yang berwenang mengadili pelanggaran pidana Pemilu adalah Bawaslu.

Sedangkan dalam UU Pilkada tak diatur ketentuan tersebut.

Kemudian, dalam UU Pilkada proses menangani pelanggaran administrasi Pemilu tidak dilakukan dengan ajudikasi secara terbuka.

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved