Korupsi KTP Elektronik

Markus Nari Didakwa Merintangi Proses Hukum Kasus e-KTP

JPU KPK mendakwa mantan anggota DPR RI, Markus Nari, merintangi proses hukum perkara korupsi proyek e-KTP

Markus Nari Didakwa Merintangi Proses Hukum Kasus e-KTP
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Markus Nari menjalani sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8). Mantan anggota Komisi II DPR tersebut didakwa atas kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan anggota DPR RI, Markus Nari, merintangi proses hukum perkara korupsi proyek Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012.

JPU pada KPK, Ahmad Burhanudin, mengatakan terdakwa telah sengaja mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi Miryam S. Haryani dan terdakwa Sugiharto dalam perkara tindak pidana korupsi proyek Pengadaan Paket Penerapan KTP Elektronik tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri atas nama Irman dan Sugiharto.

"(Terdakwa,-red) dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi," kata dia, saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Markus Nari menjalani sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8). Mantan anggota Komisi II DPR tersebut didakwa atas kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun.  TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Markus Nari menjalani sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8). Mantan anggota Komisi II DPR tersebut didakwa atas kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

JPU pada KPK menjelaskan perbuatan Markus Nari itu dilakukan dengan cara mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi Miryam S. Haryani.

Terdakwa menjanjikan akan menjamin keluarga Miryam S. Haryani, terdakwa meminta Miryam S. Haryani memberikan keterangan yang tidak benar terkait keterlibatan Markus Nari dalam perkara tindak pidana korupsi proyek pengadaan paket penerapan KTP Elektronik Tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Irman dan Sugiharto, terdakwa.

Terpidana kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang juga mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2019). Setya Novanto diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP dengan tersangka Markus Nari. Tribunnews/Irwan Rismawan
Terpidana kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang juga mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2019). Setya Novanto diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP dengan tersangka Markus Nari. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)

"Dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk orang lain untuk tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar sebagai saksi," ungkap JPU pada KPK.

Baca: Setya Novanto Belum Bayar Lunas Uang Ganti Rugi e-KTP, Apa Kata KPK?

Baca: Markus Nari Didakwa Perkaya Diri Rp 1,4 Juta Dollar AS di Kasus Korupsi KTP-el

Selama menjalankan aksinya, kata JPU pada KPK, Markus Nari meminta bantuan kepada Anton Taufik, orang kepercayannya. Pada 7 Maret 2017, terdakwa meminta Anton Tofik datang ke ruang kerjanya di Gedung DPR untuk memantau perkembangan persidangan perkara tindak perkara korupsi KTP Elektronik tersebut.

Atas upaya perbantuan itu, Anton Taufik menerima imbalan sebesar SGD10.000 dari terdakwa melalui Muhamad Gunadi als Gugun, sopir terdakwa.

Pada 9 Maret 2017, Anton Tofik melaporkan kepada terdakwa melalui telepon nama terdakwa disebut sebagai penerima aliran dana KTP Elektronik sebesar USD400,000.

Berselang tiga hari kemudian, terdakwa meminta Anton Tofik agar mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama terdakwa dan Miryam S. Haryani dengan mengatakan, Atas permintaan tersebut, Anton Tofik menyanggupinya.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved