Usul Presiden Kembali Dipilih MPR Dianggap Cederai Rakyat

"Kami akan bergerak melawan gagasan-gagasan yang menghancurkan demokrasi dan mengebiri hak-hak rakyat," pungkasnya.

Usul Presiden Kembali Dipilih MPR Dianggap Cederai Rakyat
ISTIMEWA
Budi Arie Setiadi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Ketua Umum Ormas Pro Jokowi (Projo ) Budi Arie Setiadi menanggapi munculnya wacana amandemen terbatas yang bergulir belakangan ini. Ia memastikan mendukung sikap tegas Presiden Jokowi yang juga menolak usulan agar Presiden kembali dipilih oleh MPR.

"Wacana itu puritan, terbelakang dan tidak produktif bagi perkembangan dan kemajuan demokrasi," kata Budi Arie Kamis (15/8/2019).

Baca: Ruislag Dinilai Tidak Adil, Koperasi TKBM Priok Siapkan Gugatan ke Pelindo II

"Jika Pilpres di lakukan MPR itu sama saja dengan merampas dan merampok Hak Rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri. Kami pasti tegas menolaknya," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak wacana pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Cara pemilihan presiden seperti ini terjadi di masa Orde Baru, saat Soeharto dipilih sebagai presiden sebagai mandataris MPR.

"Saya ini produk pilihan langsung dari rakyat, masak saya mendukung pemilihan presiden oleh MPR," kata Jokowi saat bertemu pimpinan media massa di Istana Kepresidenan.

Baca: Gedung DPR Bersolek Jelang Pidato Kenegaraaan Presiden Jokowi

Wacana pemilihan presiden oleh MPR kembali muncul setelah sejumlah tokoh nasional mewacanakan agar Indonesia kembali ke naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Sebab, saat ini MPR tidak memiliki kedudukan yang jelas dalam sistem kenegaraan.

Tokoh yang mengusulkan mengenai pemilihan presiden oleh MPR antara lain disampaikan mantan Wakil Presiden RI Try Sutrisno, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri, hingga Ketua DPR Bambang Soesatyo. Wacana lain yang muncul adalah mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Budi Arie menambahkan, usulan itu seakan merendahkan kecerdasan rakyat. Sebab, proses demokrasi membentuk rakyat makin cerdas dan pintar.

Baca: Presiden Jokowi Saksikan Gladi Bersih Upacara HUT RI di Istana Negara

Hal itu terlihat dari Pilpres 2014 dan 2019 telah menghasilkan pemimpin rakyat. Pemimpin yang bertekad mengabadikan dirinya untuk rakyat.

Dan banyak tokoh dan pemimpin daerah yang baik pun berasal dari proses pemilihan langsung oleh rakyat. "Jangan ciderai, sakiti dan rendahkan hati dan pikiran rakyat," jelas Budi yang juga Dewan Penasehat ILUNI UI.

Baca: Daftar Nama-nama Menteri yang Layak Dipertahankan Jokowi Menurut Survei di Media Sosial

Untuk itu, ia meminta proses Pilpres ke depan memang harus ada perbaikan di sana-sini. Tapi wacana di pilih oleh MPR sangat menyesatkan. 

Baca: OSO Berharap Pidato Kenegaraan Jokowi soal Rencana 5 Tahun ke Depan

"Jangan dikebiri, dipasung dan di rampas hak-hak dan kedaulatan politik rakyat. Sirkulasi dan suksesi kepemimpinan nasional harus tetap melibatkan rakyat tanpa terkecuali," tegasnya.

"Kami akan bergerak melawan gagasan-gagasan yang menghancurkan demokrasi dan mengebiri hak-hak rakyat," pungkasnya.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved