Rabu, 20 Agustus 2025

6 Jurnalis Jadi Korban Kekerasan dan Intimidasi Polisi Saat Liput Demo Buruh di DPR

Peristiwa terjadi ketika pengunjuk rasa diamankan di Gedung TVRI sedang digiring ke mobil tahanan polisi.

TRIBUN MEDAN/Riski Cahyadi
Sejumlah buruh berkostum pocong dari Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (30/4/2019). Dalam aksinya Mereka menuntut pemerintah mencabut PP Nomor 78 tentang pengupahan karena dinilai tidak memperhatikan kesejahteraan kaum buruh dan menuntut penghapusan tenaga kerja kontrak (outsourcing).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI 

Kasus kekerasan terhadap jurnalis bukan kali ini saja terjadi. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan aparat penegak hukum bukan hanya mencederai kebebasan pers, tapi juga mempermalukan institusi Polri di hadapan publik.

AJI Jakarta mendesak aparat kepolisian menghentikan intimidasi dan kekerasan tersebut karena jelas-jelas melanggar UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 8 UU Pers menyatakan dalam menjalankan profesinya jurnalis mendapat perlindungan hukum. Merujuk pada KUHP dan Pasal 18 UU Pers, pelaku kekerasan terancam hukuman dua tahun penjara atau denda Rp500 juta.

Kasus kekerasan jurnalis oleh aparat kepolisian juga bertentangan dengan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017. Pasal 4 ayat 1 menyebutkan para pihak berkoordinasi terkait perlindungan kemerdekaan pers dalam pelaksanaan tugas di bidang pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kami mendesak aparat kepolisian menghentikan kasus kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis serta mengusut tuntas kasus ini," kata Ketua AJI Jakarta Asnil Bambani.

Selain itu, AJI Jakarta juga meminta para pemimpin redaksi secara aktif melaporkan kasus kekerasan yang dialami jurnalisnya ke pihak kepolisian.

"Kami meminta para pemimpin masing-masing media untuk melaporkan kekerasan dan intimidasi yang dialami jurnalis tersebut ke Propam Mabes Polri terkait pelanggaran etik dan ke Polda Metro Jaya untuk proses hukum," ujar Asnil.

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan