Banggar Minta Pemerintah Ajukan RUU Pemindahan Ibu Kota

Anggota Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa keputusan Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota karena melihat antusiasme publik.

Banggar Minta Pemerintah Ajukan RUU Pemindahan Ibu Kota
Tribunnews.com/Taufik Ismail
Anggota Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa keputusan Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota karena melihat antusiasme publik. Sudah saatnya menurut Said Ibu Kota Indonesia dipindahkan dari Jakarta.

"Pemindahan ibu kota itu melihat antusias publik, publik sama seperti presiden bahwa sudah saatnya ibu kota pindah," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (16/8/2019).

Ia mengatakan bahwa langkah selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah dalam rencana pemindahan Ibu Kota yakni membuat uji kelayakan, setelah itu pemerintah kemudian mengajukan RUU Pemindahan Ibu Kota.

Baca: Sambut HUT RI ke-74, KAI Gratiskan Tiket Rute Jakarta-Purwakarta

Baca: FAKTA-FAKTA Pembunuhan Gadis di Tegal, Diperkosa Sebelum Dibunuh hingga Kronologi Kejadian

Baca: Live Streaming Vidio.com Athletic Bilbao vs Barcelona La Liga 2019 Pukul 02.00 WIB, Tonton di HP

"Jangan sampai hingga akhir jabatannya, Jokowi meninggalkan sisa pekerjaan bagi presiden selanjutnya. Kita berikan pada presiden berikutnya kursi manis," katanya.

Ada dua langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk merealisasikan pemindahan Ibu Kota. Pertama yakni membuat instrumen APBN menyangkut anggaran yang pembahasannya di Banggar, yang kedua membuat instrumen kedudukan ibu kota negara yang pembahasannya di komisi 2.

"Dua itu harus ditempuh presiden. Karena itu (pemindahan Ibu Kota) bukan wacana, presiden berani lemparkan itu di paripurna MPR itu sudah luar biasa bukan wacana lagi. Engga ada interupsi," katanya.

Untuk biaya pemindahannya Ibu Kotanya sendiri menurut Said perhitungan sementara mencapai 486 triliun. Pembiayaan menurutnya bisa bersumber dari badan pemerintah dan swasta.

"Saya yakin itu bisa dilaksanakan dengan lihat biaya-biaya infrastruktur selama ini sampai 900 triliun bisa tercover apalagi ini hanya 486 triliun dengan cakupan area sekitar 300 ribu hektar," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved