Respons PDIP Sikapi Peristiwa Kerusuhan di Papua

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan sangat menyesalkan terhadap berbagai tindakan rasisme, intoleransi, dan perlakuan diskriminasi yang terjadi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

Pada saat bersamaan, PDI Perjuangan juga menolak keras terhadap gerakan separatisme mengingat NKRI sudah final membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Mianggas sampai Pulau Rote.

“Persatuan dan kesatuan bangsa berdiri di atas prinsip kebangsaan dimana setiap warga negara Indonesia sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjalannya tanpa kecuali. Karena itulah PDI Perjuangan sangat menyesalkan terhadap berbagai aksi intoleransi, diskriminasi, dan rasisme yang memecah soliditas bangsa," kata Ketua DPP bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP, Djarot Saiful Hidayat di di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

"Aparat penegak hukum harus bertindak tegas tanpa kecuali. Kedepankan tertib hukum, tindak tegas para provokator dan kaum perusuh," tambahnya.

Baca: Seusai Telepon, Khofifah Akan Bertemu dengan Gubernur Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua di Jatim

Baca: Daftar Susunan Pemain Borneo FC vs Persipura Jayapura Liga 1 2019, Tim Tamu Tanpa Pemain Andalan

Baca: Daftar Susunan Pemain Borneo FC vs Persipura Jayapura Liga 1 2019, Tim Tamu Tanpa Pemain Andalan

Djarot juga menyampaikan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan seluruh kader Partai untuk bergerak aktif, melakukan silaturahmi, dan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat agar kejadian di Kota Surabaya, Malang, dan Manokwari, Papua Barat tidak terjadi lagi.

“PDI Perjuangan memberikan dukungan bagi aparat keamanan untuk tegas. Kedepankan tertib hukum dan tertib masyarakat agar kedepankan dialog, musyawarah di dalam menyelesaikan persoalan di lapangan," ucap Djatot.

Djarot menyampaikan, Papua adalah bagian integral Republik Indonesia sehingga PDI Perjuangan berdiri bersama warga Papua yang mendambakan kesejahteraan dan keadilan di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca: KRONOLOGI AWAL Kerusuhan di Manokwari hingga Kondisi Papua Terkini, Bermula dari Malang-Surabaya

Baca: Remaja Pria Ini Aniaya Pacar yang Dikenalnya di Facebook Menggunakan Cangkul Lalu Dirudapaksa

Karena itu, PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk secara terus menerus menghadirkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan serta merata di tanah Papua.

PDI Perjuangan, lanjut Djarot, juga memegang teguh ajaran Bung Karno untuk turut membentuk dunia baru tanpa ‘exploitation de l‘homme par l‘homme’ (penindasan sesama manusia) dan ‘exploitation de nation par nation’ (penindasan antar bangsa).

Berdasarkan semangat pembebasan itulah, Bung Karno bersama rakyat Papua melawan penjajahan yang berlangsung selama ratusan tahun di Indonesia.

"Dalam semangat pembebasan yang sama, PDI Perjuangan berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan serta memastikan agar keadilan sosial ekonomi menjadi milik seluruh warga negara Indonesia," jelas Djarot.

"Mari merawat Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika," ucap Djarot.

Risma bantah isu pemulangan mahasiswa Papua

su pengusiran mahasiswa asal Papua di Surabaya dibantah langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Tidak benar ada pengusiran. Kalau itu terjadi, semestinya pejabat saya yang duluan, tapi pejabat saya masih bekerja. (kegiatan) semua mahasiswa dari Papua juga masih normal," ujar Risma mengutip laporan Kompas TV, Senin (19/8/2019).

Baca: Ribuan Massa Aksi Bubarkan Diri dengan Tertib, Situasi Keamanan Jayapura Berlangsung Kondusif

Tri Rismaharini menjelaskan, awalnya terdapat informasi terjadi penurunan bendera merah putih di asrama mahasiswa Papua. 

Kemudian ada ormas yang meminta pihak kepolisian untuk melakukan tindakan.

Risma mengatakan, sejak dulu Pemkot Surabaya selalu bekerjasama dengan mengikutsertakan mahasiswa Papua untuk kegiatan-kagiatan yang dilakukan Pemkot Surabaya.

"Kalau itu ada kesalahan kami di Surabaya, saya mohon maaf. Tapi tidak ada kami sengaja mengusir. Bagi saya dan pejabat pemkot, forum pimimpinan daerah Surabaya, kita tetap dalam satu kesatuan bangsa Indonesia," ujar Risma.

Aksi kerusuhan di Manokwari, Papua Barat pecah sejak Senin pagi.

Baca: Setara Institute Desak Kapolri Tindak Tegas Aparat yang Represif terhadap Mahasiswa Papua

Massa disebut membakar gedung DPRD dan sejumlah kantor instansi lainnya.

Kerusuhan dipicu kejadian di Surabaya dan Malang yang menyebut telah menghina warga Papua.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Risma Bantah Pengusiran Mahasiswa Papua di Surabaya

Wali Kota Malang minta maaf

Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan permintaan maafnya atas insiden yang terjadi antara mahasiswa asal Papua dengan sejumlah ormas di Malang.

"Kalau mungkin ada kemarin insiden kecil atau dimaknai besar, atas nama Pemerintah Kota Malang, saya memohon maaf sebesar-besarnya," kata Sutiaji dikutip dari siaran langsung Kompas TV, Senin (19/8/2019).

Baca: Kerusuhan Manokwari Dipicu Insiden di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Minta Maaf

Sutiaji membantah bahwa ada isu pemulangan mahasiswa asal Papua.

"Jadi pemerintah kota sampai saat ini tidak pernah membuat kebijakan yang berkaitan dengan ada pemulangan dan sebagainya," kata Sutiaji.

Sutiaji juga menegaskan siapapun warga negara Indonesia dipersilakan untuk menimba ilmu di fasilitas pendidikan yang ada di Kota Malang.

"Dia (mahasiswa asal Papua) adalah warga negara kita. Orang di seluruh dunia saja boleh kok cari ilmu di kita. Jadi sekali lagi tidak akan ada pernah ada larangan atau pemulangan dan sebagainya berkaitan dengan ini," ucap Sutiaji.

Sutiaji juga mengungkapkan pihaknya telah memediasi para pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.

"Bahwa kemarin itu kan di luar sepengetahuan kami juga dan setelah itu kan kami kumpulkan para kelompok ini saya kumpulkan semua, saya beri paparan kepada mereka bahwa sesungguhnya siapapun berhak untuk menyampaikan pendapat," kata Sutiaji.

Baca: Respons Kerusuhan di Manokwari Papua, Kapolri Singgung soal Hoaks hingga Gubernur Jatim Minta Maaf

Soal adanya klaim sekelompok tertentu melakukan makar, Sutiaji telah menyampaikan sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin dan dialog.

"Terus mereka sampaikan itu kan makar. Penilaian makar dan tidak bukan di ranah kami. karena mereka itu kan baru menyampaikan pendapat. kita dengarkan bagaimana pendapatnya dan dilindungi oleh negara," kata Sutiaji.

Wiranto apresiasi sikap Khofifah yang Meminta Maaf

 Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengaku langsung menghubungi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa setelah mendengar kerusuhan di Manokwari, Papua Barat sebagai buntut dari insiden di Malang dan Surabaya yang melibatkan mahasiswa dari Bumi Cendrawasih.

Wiranto mengapresiasi permintaan maaf Khofifah yang juga dilakukan secara terbuka melalui media massa.

“Tadi pagi saya menelepon Ibu Khofifah dan beliau menyampaikan permintaan maaf yang tulus, ikhlas serta terbuka. Kita harus apresiasi permintaan maaf beliau yang ditujukan kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan insiden di Jawa Timur,” ungkap Wiranto.

Baca: KRONOLOGI AWAL Pecahnya Kerusuhan di Manokwari hingga Kondisi Papua Terkini

Hal itu disampaikan Wiranto usai menggelar rapat koordinasi bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

Baca: Selain Meminta Maaf, Wali Kota Malang Juga Bantah Isu Pemulangan Mahasiswa Asal Papua

Wiranto juga mengapresiasi Gubernur Papua Lukas Enembe yang menyatakan agar masalah di Jawa Timur tak dilanjutkan dan mengimbau kepada semua pihak untuk menjaga kedamaian di wilayah masing-masing.

Ia juga mengapresiasi Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Papua Barat yang menyatakan bahwa kondisi di Manokwari sudah bisa dikendalikan pasca-kerusuhan yang menyebabkan terbakarnya Gedung DPRD pada tadi pagi.

Mantan Panglima TNI itu juga menjamin TNI dan Polri akan menjaga stabilitas keamanan di wilayah terkait dengan pendekatan persuasif.

Baca: Kepala Daerah Dan Tokoh-tokoh Diharapkan Bisa Redam Aksi di Papua dan Papua Barat

Wiranto juga mewanti-wanti masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi berita bohong yang bisa saja diproduksi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan tertentu.

“Telah diinstruksikan untuk mengusut secara tuntas pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Kami juga akan mengusut pihak-pihak yang memanfaatkan insiden tersebut untuk kepentingan negatif,” pungkas Wiranto.