Tri Rismaharini Tegaskan Tidak Ada Mahasiswa Papua yang Diusir dari Surabaya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma membantah ada pengusiran terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur.

"Ya saya kira sekali lagi yang kalau disampaikan bahwa anak-anak Papua diusir dari Surabaya itu tidak betul. Kabag humas saya ini dari Papua, dia ada di bawah, jadi itu dari Papua dan beberapa Camat dan pejabat saya dari Papua, jadi itu tidak betul bahwa saya juga diangkat oleh warga Papua menjadi 'mama Papua'," ucap Risma di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

Risma pun menyampaikan isu soal adanya penurunan bendera merah putih di asrama Mahasiswa Papua di Surabaya tidak benar.

Baca: Respons PDIP Sikapi Peristiwa Kerusuhan di Papua

Baca: Calista Amadea Bersama CAN Ciptakan Lagu Wonderful Colors Demi Persaudaraan

Baca: Ramalan Zodiak Besok Selasa 20 Agustus 2019, Pisces Emosional, Leo Tertekan, Gemini Cemas

Baca: Pedemo Bakar Kantor DPRD Kota Sorong Papua

Selain itu, ia juga menegaskan tidak benar ada pengusiran secara paksa kepada mahasiswa Papua.

"Saya berharap saudara-saudara saya keluarga-keluarga saya mama papa saya, para pendeta di Papua sekali lagi tidak ada kejadian apapun di Surabaya waktu kemarin itu terjadi karena ada penurunan bendera merah putih di asrama itu, nah kemudian ada organisasi masyarakat yang meminta kepolisian untuk melakukan tindakan itu, jadi tidak benar kalau ada pengusiran itu," kata Risma.

"Kalau itu terjadi mestinya pejabat saya yang duluan tapi pejabat saya masih bekerja dan seluruh mahasiswa yang ada di Papua dari papua juga masih normal, dan sekali lagi boleh dicek selama ini kami selalu dikegiatan apapun melibatkan mahasiswa Papua yang ada di Surabaya, jadi gak ada itu," katanya.

Risma pun berharap, masalah ini cepat diselesaikan dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan.

Sehingga, kerusuhan yang terjadi di Papua tidak terjadi berlarut-larut.

"Mari sekali lagi kita jaga kita akan rugi semua, sayang sekali selama ini sudah kita bangun semuanya dengan susah payah kemudian hancur begitu aja hanya karena emosi kita," jelas Risma.

Wali Kota Malang minta maaf

Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan permintaan maafnya atas insiden yang terjadi antara mahasiswa asal Papua dengan sejumlah ormas di Malang.

"Kalau mungkin ada kemarin insiden kecil atau dimaknai besar, atas nama Pemerintah Kota Malang, saya memohon maaf sebesar-besarnya," kata Sutiaji dikutip dari siaran langsung Kompas TV, Senin (19/8/2019).

Baca: Kerusuhan Manokwari Dipicu Insiden di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Minta Maaf

Sutiaji membantah bahwa ada isu pemulangan mahasiswa asal Papua.

"Jadi pemerintah kota sampai saat ini tidak pernah membuat kebijakan yang berkaitan dengan ada pemulangan dan sebagainya," kata Sutiaji.

Sutiaji juga menegaskan siapapun warga negara Indonesia dipersilakan untuk menimba ilmu di fasilitas pendidikan yang ada di Kota Malang.

"Dia (mahasiswa asal Papua) adalah warga negara kita. Orang di seluruh dunia saja boleh kok cari ilmu di kita. Jadi sekali lagi tidak akan ada pernah ada larangan atau pemulangan dan sebagainya berkaitan dengan ini," ucap Sutiaji.

Sutiaji juga mengungkapkan pihaknya telah memediasi para pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.

"Bahwa kemarin itu kan di luar sepengetahuan kami juga dan setelah itu kan kami kumpulkan para kelompok ini saya kumpulkan semua, saya beri paparan kepada mereka bahwa sesungguhnya siapapun berhak untuk menyampaikan pendapat," kata Sutiaji.

Baca: Respons Kerusuhan di Manokwari Papua, Kapolri Singgung soal Hoaks hingga Gubernur Jatim Minta Maaf

Soal adanya klaim sekelompok tertentu melakukan makar, Sutiaji telah menyampaikan sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin dan dialog.

"Terus mereka sampaikan itu kan makar. Penilaian makar dan tidak bukan di ranah kami. karena mereka itu kan baru menyampaikan pendapat. kita dengarkan bagaimana pendapatnya dan dilindungi oleh negara," kata Sutiaji.

Wiranto apresiasi sikap Khofifah yang Meminta Maaf

 Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengaku langsung menghubungi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa setelah mendengar kerusuhan di Manokwari, Papua Barat sebagai buntut dari insiden di Malang dan Surabaya yang melibatkan mahasiswa dari Bumi Cendrawasih.

Wiranto mengapresiasi permintaan maaf Khofifah yang juga dilakukan secara terbuka melalui media massa.

“Tadi pagi saya menelepon Ibu Khofifah dan beliau menyampaikan permintaan maaf yang tulus, ikhlas serta terbuka. Kita harus apresiasi permintaan maaf beliau yang ditujukan kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan insiden di Jawa Timur,” ungkap Wiranto.

Baca: KRONOLOGI AWAL Pecahnya Kerusuhan di Manokwari hingga Kondisi Papua Terkini

Hal itu disampaikan Wiranto usai menggelar rapat koordinasi bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

Baca: Selain Meminta Maaf, Wali Kota Malang Juga Bantah Isu Pemulangan Mahasiswa Asal Papua

Wiranto juga mengapresiasi Gubernur Papua Lukas Enembe yang menyatakan agar masalah di Jawa Timur tak dilanjutkan dan mengimbau kepada semua pihak untuk menjaga kedamaian di wilayah masing-masing.

Ia juga mengapresiasi Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Papua Barat yang menyatakan bahwa kondisi di Manokwari sudah bisa dikendalikan pasca-kerusuhan yang menyebabkan terbakarnya Gedung DPRD pada tadi pagi.

Mantan Panglima TNI itu juga menjamin TNI dan Polri akan menjaga stabilitas keamanan di wilayah terkait dengan pendekatan persuasif.

Baca: Kepala Daerah Dan Tokoh-tokoh Diharapkan Bisa Redam Aksi di Papua dan Papua Barat

Wiranto juga mewanti-wanti masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi berita bohong yang bisa saja diproduksi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan tertentu.

“Telah diinstruksikan untuk mengusut secara tuntas pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Kami juga akan mengusut pihak-pihak yang memanfaatkan insiden tersebut untuk kepentingan negatif,” pungkas Wiranto.