Ketua DPR Minta Semua Pihak di Papua Bisa Menahan Diri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta semua pihak di Papua bisa menahan diri.

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menyatakan, jangan sampai para provokator memanfaatkan situasi saat ini untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

"Dari sejak awal perjuangan kemerdekaan hingga kini, Papua adalah bagian dari NKRI. Masyarakat Papua adalah masyarakat Indonesia, Tidak ada perbedaan, tidak ada perpecahan. Bahkan pada tahun 1956 saat berpidato di Kongres Amerika Serikat, Bung Karno dengan tegas menyatakan Indonesia belum sempurna manakala Papua belum kembali ke pangkuan," ujar Bamsoet menyikapi kejadian di Papua, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Bagi Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, kejadian pembakaran sejumlah fasilitas umum seperti Gedung DPRD Papua Barat dan gedung ruang pamer mobil di Manokwari pada Senin (19/8/19) ataupun yang terbaru berupa pembakaran Pasar Tradisional Tambaruni di Kota Fakfak, Papua Barat dan perusakan fasilitas Kantor Bank Rakyat Indonesia pada Rabu (21/8/19), tidak boleh melebar lebih jauh.

Baca: Ketua DPR Iyakan Permintan Ara Sirait Undang Tokoh Papua dan Agama

Baca: Perlu Upaya Mendorong Masyarakat Bersedia Gunakan BBM Non Subsidi

Baca: Kominfo Klaim Operator Janji Bantu Cegah Ponsel Black Market di Indonesia

"Kita tentu menyayangkan berbagai tindakan rasis dan diskriminatif yang sebelumnya sempat terjadi terhadap saudara-saudara kita warga Papua. Saya yakin, kebesaran hati masyarakat Papua akan bisa memberikan maaf," jelas Bamsoet.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini berharap Bangsa Indonesia bisa memetik pelajaran atas peristiwa ini.

Jangan lagi ada yang merasa lebih unggul dari saudara sebangsa lainnya.

Indonesia adalah rumah besar yang nyaman bagi semua suku, agama, ras, dan golongan.

Bukan milik salah satu kaum saja.

"Walikota Malang, Walikota Surabaya, Gubernur Jawa Timur, serta jajaran pemerintah pusat sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Papua dan Papua Barat. Insya Allah, berkat doa dan kerja sama semua pihak, tanah Papua bisa kembali damai," katanya.

Risma bantah isu pemulangan mahasiswa Papua

su pengusiran mahasiswa asal Papua di Surabaya dibantah langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Tidak benar ada pengusiran. Kalau itu terjadi, semestinya pejabat saya yang duluan, tapi pejabat saya masih bekerja. (kegiatan) semua mahasiswa dari Papua juga masih normal," ujar Risma mengutip laporan Kompas TV, Senin (19/8/2019).

Baca: Ribuan Massa Aksi Bubarkan Diri dengan Tertib, Situasi Keamanan Jayapura Berlangsung Kondusif

Tri Rismaharini menjelaskan, awalnya terdapat informasi terjadi penurunan bendera merah putih di asrama mahasiswa Papua. 

Kemudian ada ormas yang meminta pihak kepolisian untuk melakukan tindakan.

Risma mengatakan, sejak dulu Pemkot Surabaya selalu bekerjasama dengan mengikutsertakan mahasiswa Papua untuk kegiatan-kagiatan yang dilakukan Pemkot Surabaya.

"Kalau itu ada kesalahan kami di Surabaya, saya mohon maaf. Tapi tidak ada kami sengaja mengusir. Bagi saya dan pejabat pemkot, forum pimimpinan daerah Surabaya, kita tetap dalam satu kesatuan bangsa Indonesia," ujar Risma.

Aksi kerusuhan di Manokwari, Papua Barat pecah sejak Senin pagi.

Baca: Setara Institute Desak Kapolri Tindak Tegas Aparat yang Represif terhadap Mahasiswa Papua

Massa disebut membakar gedung DPRD dan sejumlah kantor instansi lainnya.

Kerusuhan dipicu kejadian di Surabaya dan Malang yang menyebut telah menghina warga Papua.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Risma Bantah Pengusiran Mahasiswa Papua di Surabaya

Wali Kota Malang minta maaf

Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan permintaan maafnya atas insiden yang terjadi antara mahasiswa asal Papua dengan sejumlah ormas di Malang.

"Kalau mungkin ada kemarin insiden kecil atau dimaknai besar, atas nama Pemerintah Kota Malang, saya memohon maaf sebesar-besarnya," kata Sutiaji dikutip dari siaran langsung Kompas TV, Senin (19/8/2019).

Baca: Kerusuhan Manokwari Dipicu Insiden di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Minta Maaf

Sutiaji membantah bahwa ada isu pemulangan mahasiswa asal Papua.

"Jadi pemerintah kota sampai saat ini tidak pernah membuat kebijakan yang berkaitan dengan ada pemulangan dan sebagainya," kata Sutiaji.

Sutiaji juga menegaskan siapapun warga negara Indonesia dipersilakan untuk menimba ilmu di fasilitas pendidikan yang ada di Kota Malang.

"Dia (mahasiswa asal Papua) adalah warga negara kita. Orang di seluruh dunia saja boleh kok cari ilmu di kita. Jadi sekali lagi tidak akan ada pernah ada larangan atau pemulangan dan sebagainya berkaitan dengan ini," ucap Sutiaji.

Sutiaji juga mengungkapkan pihaknya telah memediasi para pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.

"Bahwa kemarin itu kan di luar sepengetahuan kami juga dan setelah itu kan kami kumpulkan para kelompok ini saya kumpulkan semua, saya beri paparan kepada mereka bahwa sesungguhnya siapapun berhak untuk menyampaikan pendapat," kata Sutiaji.

Baca: Respons Kerusuhan di Manokwari Papua, Kapolri Singgung soal Hoaks hingga Gubernur Jatim Minta Maaf

Soal adanya klaim sekelompok tertentu melakukan makar, Sutiaji telah menyampaikan sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin dan dialog.

"Terus mereka sampaikan itu kan makar. Penilaian makar dan tidak bukan di ranah kami. karena mereka itu kan baru menyampaikan pendapat. kita dengarkan bagaimana pendapatnya dan dilindungi oleh negara," kata Sutiaji.

Wiranto apresiasi sikap Khofifah yang Meminta Maaf

 Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengaku langsung menghubungi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa setelah mendengar kerusuhan di Manokwari, Papua Barat sebagai buntut dari insiden di Malang dan Surabaya yang melibatkan mahasiswa dari Bumi Cendrawasih.

Wiranto mengapresiasi permintaan maaf Khofifah yang juga dilakukan secara terbuka melalui media massa.

“Tadi pagi saya menelepon Ibu Khofifah dan beliau menyampaikan permintaan maaf yang tulus, ikhlas serta terbuka. Kita harus apresiasi permintaan maaf beliau yang ditujukan kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan insiden di Jawa Timur,” ungkap Wiranto.

Baca: KRONOLOGI AWAL Pecahnya Kerusuhan di Manokwari hingga Kondisi Papua Terkini

Hal itu disampaikan Wiranto usai menggelar rapat koordinasi bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

Baca: Selain Meminta Maaf, Wali Kota Malang Juga Bantah Isu Pemulangan Mahasiswa Asal Papua

Wiranto juga mengapresiasi Gubernur Papua Lukas Enembe yang menyatakan agar masalah di Jawa Timur tak dilanjutkan dan mengimbau kepada semua pihak untuk menjaga kedamaian di wilayah masing-masing.

Ia juga mengapresiasi Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Papua Barat yang menyatakan bahwa kondisi di Manokwari sudah bisa dikendalikan pasca-kerusuhan yang menyebabkan terbakarnya Gedung DPRD pada tadi pagi.

Mantan Panglima TNI itu juga menjamin TNI dan Polri akan menjaga stabilitas keamanan di wilayah terkait dengan pendekatan persuasif.

Baca: Kepala Daerah Dan Tokoh-tokoh Diharapkan Bisa Redam Aksi di Papua dan Papua Barat

Wiranto juga mewanti-wanti masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi berita bohong yang bisa saja diproduksi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan tertentu.

“Telah diinstruksikan untuk mengusut secara tuntas pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Kami juga akan mengusut pihak-pihak yang memanfaatkan insiden tersebut untuk kepentingan negatif,” pungkas Wiranto.