Saran Bagi Presiden Jokowi Terkait Sosok Calon Menkominfo

Pengamat politik dari LIPI Aisyah Putri Budiarti memberikan saran terkait sosok calon menteri komunikasi dan informatika (Menkominfo).

Saran Bagi Presiden Jokowi Terkait Sosok Calon Menkominfo
Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono
Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/9/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisyah Putri Budiarti memberikan saran terkait sosok calon menteri komunikasi dan informatika (Menkominfo).

Aisyah menilai calon menkominfo yang akan dipilih Presiden Jokowi harus memenuhi dua syarat.

"Menurut saya, dalam hal apapun termasuk telekomunikasi dan informatika, penempatan menteri harus setidaknya memenuhi dua syarat," ujar Aisyah kepada wartawan, Rabu (21/8/2019).

Syarat pertama yakni integritas. Aisyah mengatakan calon menteri harus mempunyai rekam jejak yang memperlihatkan komitmen untuk kepentingan publik dan tidak terlibat korupsi.

Syarat kedua yakni figur menteri harus memiliki kapasitas tentang kementerian yang akan dipimpinnya.

"Kapasitas dalam artian memiliki pengetahuan, pengalaman dan networking dasar pada bisa tersebut, sehingga dalam masa jabatan yang singkat (5 tahun) para menteri tersebut bisa secara optimal bekerja," imbuhnya.

Dengan dua kriteria tersebut, kata Aisyah, maka figur Menkominfo mendatang bisa dari kalangan profesional.

"Bisa diisi orang yang murni profesional maupun dari partai yang profesional berkapasitas," ujar peneliti LIPI yang membidangi perkembangan politik nasional itu.

Baca: GP Ansor Kerahkan Banser Jaga Asrama Papua di Seluruh Indonesia

Baca: Timika Papua Mulai Kondusif, Polres Mimika Amankan 20 Orang Diduga Pemicu Aksi Anarkis

Sedangkan, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Kristiono menuturkan Menkominfo harus figur yang memahami peran information and comunication technology (ICT) sebagai enabler bagi perkembangan dan kemajuan sektor lainnya.

Selain itu, kata Kristiono, Menkominfo harus mampu membuat kebijakan maupun regulasi berdasarkan pendekatan multistakehoders dan kolaboratif dengan sektor lainnya, serta bisa mengembangkan kemitraan strategis secara global untuk memperkuat daya saing bangsa.

Editor: Ferdinand Waskita
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved