MAKI Gugat Praperadilan KPK dan Jaksa Agung Terkait Dugaan Suap kepada Oknum Jaksa Kejati Jateng

Rencananya, sidang perdana gugatan praperadilan itu akan dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 26 Agustus 2019

MAKI Gugat Praperadilan KPK dan Jaksa Agung Terkait Dugaan Suap kepada Oknum Jaksa Kejati Jateng
Tribunnews.com/ Fitri Wulandari
Presenter Nadia Mulya yang juga merupakan putri dari terpidana kasus Dugaan korupsi dana talangan (bailout) Bank Century Budi Mulya saat didampingi Koordinator MAKI Boyamin Saiman, usai menyambangi KPK di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/4/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dan Jaksa Agung terkait perkara dugaan suap kepada oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.

Rencananya, sidang perdana gugatan praperadilan itu akan dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 26 Agustus 2019.

Baca: Terkait Suap Aspidum Kejati DKI, KPK Geledah Kantor Advokat Alfin Suherman & Associates

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan gugatan praperadilan itu diajukan MAKI melawan KPK karena tidak menyidik dugaan suap dari Alvin Suherman kepada oknum jaksa, Kusnin, mantan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Menurut dia, seharusnya KPK menetapkan tersangka terhadap Kusnin.

Namun, kata dia, pada kenyatannya KPK membiarkan Kusnin ditangani dan ditahan oleh Kejagung.

"KPK bersalah karena membiarkan perkara dugaan penerimaan suap oleh Kusnin ditangani Kejagung, berdasar Pasal 50 UU KPK seharusnya KPK yang menangani perkara ini krn pengembangan dari OTT KPK terhadap Alvin Suherman dan Agus Winoto (mantan Aspidum Kejati DKI Jakarta,-red)" ungkap Boyamin, saat dihubungi, Kamis (22/8/2019).

Selain itu, dia melanjutkan, Jaksa Agung juga digugat karena bersikeras menangani perkara dugaan suap oleh Kusnin.

Padahal, dia menegaskan, Jaksa Agung mengetahui perkara suap tersebut satu rangkaian dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Avin Suherman dan Agus Winoto.

"Jaksa Agung dalam hal ini melanggar Pasal 50 UU KPK, karena terdapat ketentuan jika KPK telah menyidik maka yang lain harus mundur," ujarnya.

Halaman
123
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved