Sandiaga Uno Sebut Papua Belum Merdeka secara Ekonomi Meski Banyak Proyek Infrastruktur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan cawapres 2019, Sandiaga Uno mengatakan proyek pembangunan infrastruktur yang digalakkan di Papua belum mampu menghadirkan permasalahan sebenarnya di sana, yaitu masalah ekonomi.

Menurut Sandiaga Uno, kondisi terkini di Papua membuktikan proyek infrastruktur belum mampu menghadirkan kemerdekaan ekonomi bagi warga bumi Cendrawasih.

“Saudara kita di Papua dibanjiri infrastruktur dan banyak proyek investasi tapi belum mampu menyelesaikan persoalan hakiki yakni kemerdekaan ekonomi,” ungkap Sandiaga Uno dalam agenda diskusi “Selamatkan Indonesia dari Kebangkrutan” yang digelar PAN di Gedung Joeang 45, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Baca: Aura Kasih Geram Merasa Dilecehkan Sebagai Pejuang ASI, Yan Widjaya Minta Maaf 2 Kali

Namun, Sandiaga Uno mengapresiasi perubahan pandangan pemerintah untuk fokus pada pembangunan infrastruktur menjadi pembangunan sumber daya manusia.

Menurut Sandiaga Uno, pekerjaan rumah utama pemerintahan periode lima tahun mendatang adalah membangun Papua yang sebenarnya kondisi perekonomiannya semakin mengkhawatirkan.

“Pembangunan infrastruktur belum mampu membuat masyarakat Papua menikmati ekonomi yang membaik. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sekitar 60 ribu warga Papua jatuh dalam jurang kemiskinan sejak tahun 2014,” kata Sandiaga Uno.

Baca: Kecurigaan Jokowi Terhadap Penumpang Gelap Saat Kerusuhan Papua, Siapakah yang Dimaksud?

“Apalagi ternyata jumlah penduduk miskin di Papua delapan kali lipat daripada jumlah penduduk miskin di Jakarta,” pungkasnya.

Baca: Kaki Bayi 2 Tahun Melepuh Setelah Disiksa oleh Nenek Tirinya

Ia menilai kunci dari semua permasalahan di Papua adalah menghadirkan kemerdekaan ekonomi bagi warga asli Papua termasuk menghadirkan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sebagainya yang lebih baik di sana.

Dua kelompok yang tak ingin Papua maju

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut ada dua kelompok yang tidak senang dengan upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun Papua dan Papua Barat menjadi sejahtera. 

Moeldoko menjelaskan, dalam lima tahun kepemimpinan Jokowi, Papua dan Papua Barat telah dibangun berbagai macam infrastruktur agar kesejahteraan masyarakatnya meningkat dengan baik. 

"Itu dinikmati oleh masyarakat Papua, tapi ternyata ada kelompok-kelompok tertentu, baik itu pergerakan poros bersenjata maupun pergerakan poros politik. Itu justru merasa terganggu dan ada kecemasan yang nyata," ujar Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Baca: Dua TKI Pamekasan Tewas Tertimbun Beton Konstruksi di Malaysia, Kepala dan Tangan Korban Luka Parah

"Kenapa demikian, karena kalau Papua maju mereka tidak punya alasan lagi sebagai bahan jualan ke luar negeri. Ini yang kita amati," sambung Moeldoko.

Moeldoko mencontohkan, ketika pembangunan infrastruktur dijalankan dan kesejahteraan masyarakat meningkat, maka tingkat kepengaruhan kelompok bersenjata terhadap masyarakat menjadi berkurang. 

Baca: Polisi Serahkan Kivlan Zen-Habil Marati Bersamaan ke Kejari Jakarta Pusat

"Juga demikian terhadap kelompok poros politik, begitu melihat Papua maju, maka dia enggak ada alasan lagi untuk jualan bahwa masyarakat Papua termarjinal," papar Moeldoko.