Suap Proyek PLTU Riau 1

Ahli: Peran Sofyan Basir Fasilitasi Pemberian Suap Dapat Dijerat Hukum

Tak hanya itu, Sofyan juga diduga meminta salah satu direkturnya untuk berhubungan langsung dengan Eni Saragih dan Johannes Kotjo.

Ahli: Peran Sofyan Basir Fasilitasi Pemberian Suap Dapat Dijerat Hukum
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, mantan Dirut PLN Sofyan Basir menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/8/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang kasus suap proyek pengadaan PLTU Riau-1 yang menjerat terdakwa Sofyan Basir, mantan Direktur Utama PT PLN (Persero).

Pada Senin (26/8/2019) ini, sidang beragenda pemeriksaan saksi. JPU KPK menghadirkan dua ahli. Mereka yaitu, ahli hukum pidana Agustinus Pohan dan Abdul Fickar Hadjar.

Sofyan didakwa membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Golkar Idrus Marham menerima suap dari pengusaha Blackgold Natural Resources Johannes B Kotjo dalam kasus suap proyek PLTU Riau 1.

Dia dikenai Pasal 12 a juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 KUHP.

Baca: KPU: Keputusan Status Pencalegan Mulan Jameela cs Hanya Mengikat Partai Gerindra

Baca: Soal Kebiri Kimia, Wakil Ketua Komisi IX DPR Lebih Setuju Kebiri Permanen

Baca: Usai Kecelakaan, PT KAI DAOP I Jakarta Tutup Perlintasan Sebidang Liar Demi Keselamatan

Abdul Fikar Hajar menjelaskan mengenai penafsiran pembantuan dalam pasal yang didakwakan kepada Sofyan. Menurut dia, pasal 15 pada UU Pemberantasan Korupsi mau tidak mau harus dicantolkan dengan pasal 56 KUHP.

“Untuk kepastian mestinya dijunctokan. Pasal 15 untuk penegasan ancaman pidana,” ungkap Fickar.

Dia mengatakan penetapan juncto itu berlaku karena Sofyan memiliki kewenangan sebagai dirut PLN pada saat kasus terjadi.

Meskipun tidak menerima suap, kata dia, pejabat berwenang dapat dikenai hukum pidana karena secara tidak langsung memfasilitasi suap itu.

Mendengarkan keterangan dari Fickar,  Soesilo Aribowo, selaku penasihat hukum Sofyan, belum mengungkap apakah kliennya mengetahui dan berniat membantu suap.

Halaman
123
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved