Menurut Nasir Djamil, Jokowi Bisa Beri Catatan Khusus Terhadap Capim KPK yang Kontroversial

Menurut politikus PDIP itu, dengan cepatnya proses pemilihan komisiner KPK yang baru maka polemik mengenai Capim akan segera usai.

Untuk diketahui sejumlah pegiat anti korupsi  meragukan kompetensi para Capim yang diloloskan  Pansel KPK.

"Biarlah tidak berlama-lama terjadi polemik yang ada pro dan kontra. Terkait polemik yang terjadi sekarang ini saya pikir 10 nama sudah di tangan presiden, itulah sebuah proses pansel yang menurut kami sesuai aturan dan cukup profesional," katanya.

Menurut Herman, seharusnya Pansel sejak awal mengumumkan apakah uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK dilakukan oleh anggota DPR sekarang atau periode mendatang.

Sehingga menurutya tidak akan menjadi polemik seperti sekarang ini.

"Jadi kalau ada pemikiran kenapa harus sekarang, kenapa tidak periode mendatang, kenapa tidak dari awal Pansel dibentuk kemudian melakukan protes 'jangan sekarang'. Dari awal  sudah berjalan, setelah adanya nama-nama baru muncul pro dan kontra. Saya rasa ini tidak profesional, subyektif," tuturnya.

Sementara itu Anggota Komisi III dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan uji kelayakan dan kepatutan sebaiknya dilakukan anggota DPR periode sekarang karena paham terhadap kinerja KPK dalam 5 tahun terkahir.

"Mengapa harapannya demikian, karena anggota Komisi III yang akan menguji berarti adalah orang-orang yang sudah paham tentang KPK dari proses pengawasan dan anggaran selama hampir 5 tahun ini," katanya.

Bila digelar pada periode mendatang, maka menurutnya proses fit and proper ters tidak akan maksimal.

Karena sebagian anggota Komisi III nanti merupakan orang orang baru yang belum pernah bertugas mengawasi kinerja KPK.

'Jika diuji oleh Kom III periode mendatang maka bisa jadi setengah anggota Kom III akan merupakan orang-orang baru yang belum mengerti tentang "jeroan" KPK sehingga proses uji kelayakannya akan lebih pada hal-hal yang tidak mengarah pada bagaiman capim akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada jika terpilih," katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) tidak perlu terburu-buru dalam memutuskan 10 nama calon pimpinan lembaga antirasuah. 

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menerima Pansel Capim KPK yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/9/2019).

"Kita harapkan, saya kira kita juga tidak harus tergesa-gesa. Yang paling penting menurut saya, apa yang akan saya sampaikan ke DPR itu betul-betul nama yang layak dipilih DPR," ujar Jokowi. 

Jokowi pun mengucapkan terimakasih kepada Pansel Capim KPK karena telah bekerja keras dalam menyeleksi sejak awal hingga saat ini menjaring 10 nama calon pimpinan KPK.