Seleksi Pimpinan KPK

Saran Komisi III DPR Bila Masyarakat Tidak Puas Hasil Seleksi Pansel

Kalau menilai kompeten atau tidak, bukan kewenangan komisi 3 karena pembentukan Pansel ada di pemerintah

Saran Komisi III DPR Bila Masyarakat Tidak Puas Hasil Seleksi Pansel
Tribunnews/JEPRIMA
Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih bersama Kepala rumah sakit RSPAD Mayjen dokter Terawan beserta jajaran saat berfoto bersama dengan 20 Calon pimpinan (capim) KPK menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019). Sekitar 40 dokter dipersiapkan untuk memeriksa kesehatan para capim KPK, Tes kesehatan ini merupakan tahapan seleksi Capim KPK sebelum tes uji publik. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menilai 20 nama Capim KPK yang mengikuti rangkaian seleksi di Panitia Seleksi (Pansel), apakah memiliki kompetensi atau tidak.

Menurutnya ke 20 nama tersebut masih berada di wilayah Pansel.

"Kalau menilai kompeten atau tidak, bukan kewenangan komisi 3 karena pembentukan Pansel ada di pemerintah," kata Aziz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (2/9/2019).

Baca: FAKTA Kecelakaan di Tol Cipularang: Dugaan Penyebab Kecelakaan, 21 Kendaraan Terlibat, 6 Orang Tewas

Aziz mengatakan DPR baru bisa menilai apabila telah menerima 10 nama Capim KPK dari Presiden untuk kemudian dipilih menjadi 5 terbaik.

Aziz menyarankan pihak-pihak yang tidak puas dengan seleksi Pansel, menempuh jalur atau mekanisme yang berlaku, yakni meminta kepada presiden.

Baca: Paus Penuh Luka Yang Terdampar di Serangan Bali Mati

"Silahkan pihak-pihak yang menyatakan tidak puas dengan hasil Pansel, silahkan melalui jalur dan mekansiem yang ada," katanya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi III Herman Hery mengatakan bahwa pihaknya akan menerima masukan dari masyarakat termasuk dari Koalisi Kawal Capim KPK mengenai hasil seleksi.

Baca: Hotel del Luna Berakhir, Kemunculan Hotel Blue Moon dan Kim Soo Hyun hingga Alasan Kecanduan Nonton

Penilaian bahwa banyak nama-nama yang tidak memiliki kompetensi namun diloloskan Pansel, akan menjadi referensi Komisi III dalam menggelar fit and proper tes.

Baca: Pegiat Antikorupsi Apresiasi Aturan LHKPN Jadi Syarat Pelantikan Anggota DPR 2019-2024

"Tapi perlu media ingat bahwa di Komisi III ada sekian fraksi dan puluhan orang, yang masing masih memiliki pandangan atau pendapat berbeda," pungkasnya.

Halaman
12
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved