Revisi UU KPK

Revisi UU KPK Dianggap Bentuk Penolakan Terhadap Upaya Melumpuhkan Kinerja KPK

Pegawai KPK protes upaya melumpuhkan KPK melalui 'operasi senyap' revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di DPR.

Revisi UU KPK Dianggap Bentuk Penolakan Terhadap Upaya Melumpuhkan Kinerja KPK
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Merah Putih mendatangi Istana Negara dan Gedung DPR RI. Mereka meminta agar DPR bisa menyetujui 10 Calon Pimpinan KPK hasil pilihan Pansel yang sudah direstui oleh Presiden Jokowi, Jumat (6/9/2019). TRIBUNNEWS.COM/IST 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk rantai manusia mengelilingi kantor tempat mereka bertugas, Gedung Merah Putih, Jalan Kunigan Persada, Jakarta Selatan, kemarin.

Aksi tersebut sebagai protes upaya melumpuhkan KPK melalui 'operasi senyap' revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR dan calon pimpinan KPK periode 2019-2023 bermasalah.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, penyidik senior KPK Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo turut ambil bagian memimpin aksi protes tersebut.

Ratusan pegawai KPK itu kompak mengenakan pakaian serba warna hitam.

Para pegawai dan pimpinan KPK itu membentangkan pita garis merah-hitam, seperti yang biasa digunakan ketika menyegel tempat pelaku tersangka korupsi.

Yang membedakan, di garis itu terdapat tulisan, "Pelanggar Etik Dilarang Melewati Garis Batas."

Selain itu, mereka juga tampak membawa sejumlah protes bertuliskan sejumlah aspirasi.

Di antaranya poster bertuliskan, "Tolak Revisi UU KPK", "Capim KPK Pelanggar Etik Dilarang Masuk" dan "Pak Jokowi Dimana?".

"Lawan, lawan, lawan," teriak ratusan pegawai KPK saat aksi.

Baca: Elza Syarief Suruh Hotman Paris Belajar soal Penayangan Kekerasan, Ini Jawaban Tegas Hotman

Saut Situmorang dalam orasinya menyampaikan, draf revisi UU KPK yang tengah didorong oleh DPR tidak relevan dan bertentangan dengan Konvensi Antikorupsi PBB atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003.

Halaman
1234
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved