Revisi UU KPK

Arsul Sani Prediksi Isu Revisi UU KPK Akan Banyak Ditanyakan Saat Uji Kelayakan Capim KPK

Ia mengatakan DPR RI ingin menilai konsistensi sikap capim KPK dan tidak mau memilih kandidat yang bertujuan asal terpilih dahulu.

Arsul Sani Prediksi Isu Revisi UU KPK Akan Banyak Ditanyakan Saat Uji Kelayakan Capim KPK
TRIBUNNEWS/SENO
Arsul Sani 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan topik Revisi UU KPK akan mendominasi uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan (capim) KPK yang akan dilakukan Komisi III DPR RI mulai besok Rabu (11/9/2019).

“Saya memperkirakan isu tentang Revisi UU KPK akan menjadi salah satu isu yang dominan dalam uji kelayakan yang akan ditanyakan anggota Komisi III DPR RI,” ungkap Arsul di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019).

Di samping itu Arsul juga membenarkan bahwa pertanyaan tentang setuju atau tidak dengan Revisi UU KPK harus dijawab sepuluh capim KPK dalam surat pernyataan yang diteken capim KPK di atas meterai.

Baca: Calon Pimpinan KPK Disyaratkan Tanda Tangan Surat Bermeterai, Setuju atau Tidak dengan Revisi UU KPK

Menurut Arsul surat pernyataan itu ibarat kontrak politik antara capim KPK dan wakil rakyat agar capim KPK terpilih nanti tak bersikap kontra dengan apa yang dinyatakan saat melakukan uji kelayakan.

“Mungkin semua sudah tahu bahwa capim yang akan menjalani uji kelayakan dan uji kepatutan akan menandatangani surat pernyataan, tapi sekarang tidak standar, harus diteken di atas meterai dan menjadi semacam kontrak politik antara capim KPK terpilih dengan DPR,” jelas Arsul.

Arsul mengakui bahwa salah satu poin dalam surat pernyataan itu adalah persetujuan atau tidak capim KPK terhaap Revisi UU KPK yang sedang dibahas DPR RI dengan pemerintah.

Ia mengatakan DPR RI ingin menilai konsistensi sikap capim KPK dan tidak mau memilih kandidat yang bertujuan asal terpilih dahulu.

“Misal jika ada pernyataan apakah setuju dengan RUU KPK kami berharap yang bersangkutan menjawab sesuai hati nuraninya, kalau tidak setuju harus berani bilang tidak setuju. Jangan bilang setuju saat uji kelayakan kemudian saat menjabat mendapat tekanan dari publik serta tidak mau kehilangan popularitas berubah menjadi tidak setuju, kami tak mau kultur seperti itu,” tegasnya.

Arsul sendiri tak berani menjamin jika capim menjawab tak setuju dengan RUU KPK kemudian kans untuk terpilih sebagai pimpinan KPK mengecil.

Meski demikian dia menjamin hal tersebut tak akan dilakukan Fraksi PPP.

“Saya kira itu susah, saya hanya bisa bicara mewakili Fraksi PPP. Kami tak akan gunakan itu sebagai faktor dominan, bagi kami ada tiga faktor penting yaitu integritas, kompetensi, dan leadership,” pungkasnya.

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved