Revisi UU KPK

Menkumham Yasonna Laoly Belum Berani Bicara Banyak

Saat ditanya perihal Revisi UU KPK, politisi PDI Perjuangan itu mengaku belum mengetahui kelanjutan dari UU tersebut.

Menkumham Yasonna Laoly Belum Berani Bicara Banyak
Vincentius Jyestha/Tribunnews.com
Yasonna Laoly 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, belum berani bicara banyak terkait Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Hal itu terlihat ketika Yasonna berada dalam acara di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jl Tirtayasa, Jakarta Selatan, Rabu (11/9). Di acara itu, Yasonna hadir untuk dikukuhkan sebagai Guru Besar PTIK

Pasca acara, ketika meninggalkan Auditorium PTIK, Yasonna tampak terburu-buru melewati kerumunan awak media. 

Saat ditanya perihal Revisi UU KPK, politisi PDI Perjuangan itu mengaku belum mengetahui kelanjutan dari UU tersebut. 

(Revisi UU KPK? - red) Belum tahu," ujar Yasonna, seraya terus berjalan, Rabu (11/9/2019). 

Ia pun enggan berkomentar secara detail tatkala disinggung apakah pemerintah setuju dengan Revisi UU KPK tersebut.

Dirinya mengaku belum bisa membahas hal tersebut secara lebih lanjut dan meminta awak media menunggu hasil ke depannya.

Baca: Bamsoet: DPR Belum Terima Surpres Jokowi Soal Revisi UU KPK

"Apakah pemerintah setuju Revisi UU KPK? - red) Loh kalau pemerintah kan membahas dulu kan. (Pembahasan sendiri) Ya belum saya panggil laporannya, kita lihat dulu lah," tandasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu melakukan pembatasan terhadap lembaga antirasuah tersebut. 

"Jangan sampai ada pembatasan-pembatasan yang tidak perlu. Sehingga independensi KPK menjadi terganggu, intinya ke sana," ujar Jokowi di Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved